Several days before the reading of the indictment, the Chairman of the Corruption Eradication Commission has hinted that ‘big names’ would be mentioned in the tempest of e-KTP corruption. This hint was proven during the trial session, during which the public prosecutor did not only mention names of dozens of members of Parliament who were allegedly involved, but also the amount: hundreds of billions of rupiahs that flowed into a number of political parties.
Pendaftaran dapat dikirim melalui email: sakti@antikorupsi.org atau bisa melalui pos dikirm ke alamat: Jl. Kalibata Timur 4D No.6 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12740.
Akhir-akhir ini, pembahasan untuk merevisi Undang-Undang (UU) KPK kembali menggaung di sebagian kalangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Di sisi lain, banyak kalangan seperti aktivis, masyarakat sipil, dan akademisi yang menolak revisi UU No 30 tahun 2002 tersebut. Mereka beranggapan revisi merupakan cara untuk menjegal kewenangan KPK dan merupakan upaya pelemahan terhadap kerja-kerja KPK.
Dalam sepekan terakhir media ramai memberitakan terungkapnya kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan E-KTP. Sejatinya kasus ini bukan hal yang baru. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menyelidiki dugaan korupsi setelah proses tender selesai pada Februari 2011.
