Beberapa waktu terakhir, ada kesan bahwa semangat nasional terkait agenda pemberantasan korupsi mengalami penurunan.
Selain karena Presiden Jokowi gagal dalam mengesahkan Strategi Nasional Program Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK)—sebuah dokumen resmi yang semestinya dijadikan rujukan nasional-daerah dalam upaya memberantas korupsi—kabar mengejutkan datang dari Kepolisian.
Berita tertangkapnya hakim, panitera, dan seorang advokat atas dugaan suap pada pengadilan tingkat pertama wilayah Tangerang merupakan fenomena puncak gunung es di dalam lembaga peradilan Indonesia. Pada umumnya, masyarakat sudah mengetahui apa yang terjadi, tetapi belum ada tindakan konkret dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengatasi hal ini.
Sebanyak 75 kepala daerah ditahan KPK sejak 2004 hingga 2017 dan sebanyak 144 anggota DPR/DPRD ditahan KPK sejak 2007 sampai 2017 (”Kompas”, 14 dan 15 Februari 2018). Setelah tanggal 15 Februari 2018, KPK kembali menangkap dua kepala daerah, yaitu Wali Kota Kendari dan Bupati Lampung Tengah. Mengingat baik kepala daerah maupun anggota DPR/DPRD berasal dari partai politik, patutlah dipertanyakan mengapa sebagian dari kader parpol terlibat dalam praktik korupsi.
Pada awal Maret 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekrutmen untuk posisi Deputi Penindakan dan Direktur Penyidikan. Rekrutmen posisi Deputi Penindakan untuk menggantikan Irjen Pol Heru Winarko yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sedangkan rekrutmen posisi Direktur Penyidikan untuk menggantikan Brigjen Aris Budiman yang kembali ke Mabes Polri.
Pada 28 Februari 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka menangani pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Banyak yang mempertanyakan relevansi PKS ini mengingat terdapat aturan serupa yaitu dalam Inpres No.1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?
Presiden Joko Widodo di beberapa kesempatan selalu menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengamini, bahkan belakangan menyarankan tidak hanya mengandalkan e-procurement, tetapi juga e-katalog bagi semua pengadaan barang dan jasa di kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.
Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan sejumlah calon kepala daerah yang sudah masuk dalam daftar tersangka korupsi tampaknya dianggap mengganggu stabilitas politik dalam pilkada serentak yang berlangsung pada 2018 ini.
Pemerintah, melalui Menko Polhukam Wiranto, langsung memberi reaksi cepat atas rencana itu dengan melakukan rapat koordinasi khusus. Hasilnya, meminta lembaga antikorupsi menunda rencananya itu. Alasannya, para figur peserta pilkada itu sudah bukan lagi pribadi, melainkan sudah menjadi milik partai politik dan juga masyarakat pendukung (Kompas, 14/3).
Ketua KPK Agus Rahardjo baru-baru ini menyatakan pihaknya akan mengumumkan beberapa calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada 2018 sebagai tersangka kasus korupsi. Seminggu sebelumnya, pernyataan serupa ia sampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Polri di Jakarta.
Pemerintah, melalui Menko Polhukam, kemudian menanggapi pernyataan Ketua KPK itu setelah rakorsus penyelenggaraan Pilkada 2018. Pemerintah meminta KPK untuk menunda rencana pengumuman tersangka, dengan alasan pengumuman tersebut akan mengganggu pilkada. Selain itu, rencana KPK tersebut dipandang masuk ranah politik.
Kepolisian harus menunjukkan Surat Telegram Rahasia (STR) yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dikembalikan akan menghapus pidana.
