BKN dan KPK Tertutup Mengenai Informasi TWK Pegawai KPK

Submitted by humas on Tuesday, 22 June 2021 - 12:31
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dianggap “tidak wajar” dan diskriminatif telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Untuk menjawab masalah ini, keterbukaan informasi mengenai soal-soal tes tertulis dan panduan wawancara TWK KPK menjadi dibutuhkan.

Polemik Tes Kebangsaan: Dewan Pengawas Harus Memeriksa, Menyidangkan, dan Menjatuhkan Hukuman Berat Kepada Ketua KPK!

Submitted by egiyoga on Tuesday, 11 May 2021 - 15:21
Sejak Maret hingga 9 April lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara berkala mengadakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai KPK. Melalui tes tersebut, KPK mengumumkan bahwa sebanyak 75 pegawai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dua orang tidak mengikuti tes. Atas 75 orang yang masuk kategori TMS, berhembus isu kencang mereka akan dipecat sebagai pegawai KPK. Padahal, diantara 75 orang tersebut, terdapat nama-nama penyelidik dan penyidik yang sedang menangani perkara korupsi besar di KPK, termasuk Novel Baswedan.

Kejanggalan Dakwaan Perkara Bansos: Dewan Pengawas Harus Panggil Pimpinan KPK!

Submitted by webmaster on Friday, 26 February 2021 - 18:27

Pada hari Rabu, 24 Februari 2020, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah membacakan surat dakwaan untuk terdakwa perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa bantuan sosial sembako di Kementerian Sosial, Harry Van Sidabukke. Dalam dokumen tersebut, dijelaskan peran dari terdakwa selaku pihak swasta yang memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara agar mendapatkan bagian dari proyek bansos tersebut.

Kejanggalan Tangkap Tangan KPK dan Potensi Korupsi di Perguruan Tinggi

Submitted by webmaster on Tuesday, 02 June 2020 - 17:36
Pada tanggal 20 Mei 2020 lembaga anti rasuah ini telah melakukan tangkap tangan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang melibatkan beberapa pihak. Namun, alih-alih dapat menuntaskan agenda tersebut, KPK diketahui malahmelimpahkan perkara itu ke Kepolisian. Alasannya pun patut untukdipertanyakan.

Revisi PP SDM Ancam Independensi KPK

Submitted by admin on Monday, 28 May 2018 - 00:00

REVISI PP SDM BERPOTENSI ANCAM INDEPENDENSI KPK
Tidak ada urgensi atau hal mendesak untuk mengubah PP SDM KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan Revisi Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK (PP 63 Tahun 2005 jo PP No 103 Tahun 2012). Salah satu isu krusial dalam Revisi PP SDM KPK tersebut adalah perpanjangan masa tugas jaksa yang bekerja di KPK.

Subscribe to #KPK