Pada akhir Mei lalu, ICW dan KontraS sebagai Pelapor menerima surat dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang isinya memberitahukan bahwa laporan dugaan maladministrasi proses pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri resmi diberhentikan tanpa rasionalisasi wajar dan dapat diterima oleh nalar sehat.

Ombudsman RI merilis temuan menyangkut indikasi sebanyak 397 komisaris rangkap jabatan di BUMN dan 167 di anak usaha. Data yang digunakan oleh Ombudsman tersebut merupakan data jabatan komisaris di berbagai perusahaan plat merah pada tahun 2019 yang lalu. Penting terlebih dahulu dipahami, persoalan jabatan strategis di BUMN tidak hanya bicara rangkap jabatan an sich, tapi jumlah kursi direksi dan komisaris yang tersedia di BUMN juga dianggap turut bermasalah karena tidak menggunakan rasionalisasi kebutuhan dan/atau kinerja perusahaan.