Pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Pada tahun 2020, pemerintah setidaknya mengalokasikan Rp1.027,1 Triliun untuk belanja pengadaan barang/ jasa melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan rata-rata jumlah paket pengadaan periode Tahun 2018-2020 sebanyak 1.814.716 paket per tahun yang tersebar di 617 K/L/PD.

Setelah melalui proses pendaftaran sejak tanggal 7 hingga 22 Agustus 2021 yang lalu, telah ada 41 tim dari seluruh Indonesia yang mendaftar sebagai peserta Lomba Monithon 2021 dengan melibatkan 148 anggota yang terdiri dari 69 perempuan dan 79 laki-laki.

Apakah di sekitar wilayah kamu terdapat jalan yang baru dibangun? Apakah jembatan menuju ke sekolahmu sudah diperbaiki? Apakah Pemerintah Daerah kamu sudah membangun fasilitas publik? Untuk mencari tahu, mari kita #PantauDataPengadaan!

Indonesia Corruption Watch bekerja sama dengan Transparency International Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan didukung oleh Open Contracting Partnership menyelenggarakan perlombaan dengan konsep Monitoring Maraton.

Pada tahun 2015, petugas Kepolisian Nasional Republik Indonesia menangkap dua orang pejabat pemerintah dan dua orang anggota DPRD DKI Jakarta terkait dengan korupsi pengadaan

Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ICW bekerjasama dengan LKPP menyelenggarakan kompetisi pembuatan karya visual antikorupsi dengan tema “Potensi Korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa”

Kami mengajak semua masyarakat khususnya anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye antikorupsi melalui karya visual.

Kompetisi karya visual ini bisa dalam bentuk infografis, komik, karikatur, atau poster.

Para pemenang akan mendapatkan hadiah:
Juara 1 hadiah Rp 1.000.000​
Juara 2 hadiah Rp 800.000
Juara 3 hadiah Rp 700.000

Antikorupsi.org, Jakarta, 27 September 2018 – Pada akhir 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para Menteri dan Kepala Lembaga untuk mengawasi area-area rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Presiden menegaskan bahwa praktek itu tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa. (Setkab, 2016).