Lanjutan sidang kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR memunculkan fakta mengejutkan. Bersaksi dalam perkara dua mantan pejabat BI, Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, kemarin (28/7), anggota Komisi XI DPR Hamka Yandhu buka-bukaan.
Jaksa bidang perdata meneliti kekurangan utang obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim yang belum dibayarkan sebesar Rp 4,7 triliun. "Sedang dipelajari untuk membuat legal opinion (pendapat hukum)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Bonaventura Daulat Nainggolan kepada Tempo, Jumat lalu.
"Jangan sampai gencar di awalnya saja."
Kejaksaan Agung didesak memeriksa petinggi PT Pertamina dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kompor gas pada program konversi minyak tanah ke elpiji.
Kejaksaan Agung tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan kompor gas dalam program konversi minyak tanah yang digelar PT Pertamina (Persero).
Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus dugaan korupsi pembangunan menara suar di Departemen Perhubungan ke kejaksaan. Diduga terjadi penggelembungan dana dalam proyek itu sebesar Rp 74,6 miliar. Nilai total proyek itu Rp 144,2 miliar.
Poltabes Medan mendapat bagian Rp 400 juta setiap tiga bulan.
Keberangkatan sejumlah pejabat hukum RI ke Amerika atas sponsor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) akhir Juni lalu dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itu mengultimatum akan memproses secara hukum bila mereka melampaui batas waktu laporan akhir bulan ini.
Laporan Kompas (21/7/2008) terkait merebaknya korupsi dari Aceh sampai Papua membuat kita semua terenyak. Sedemikian parah republik ini digerogoti perilaku koruptif, dari pusat hingga daerah, dari Sabang sampai Merauke!
Selama dua hari berturut-turut, harian Kompas (21-22/7), menurunkan laporan kasus korupsi di berbagai daerah dan di berbagai instansi yang terungkap atau diproses selama tahun 2008. Laporan itu menyadarkan kita, betapa praktik korupsi benar-benar telah menggurita di tingkat pusat maupun daerah.
