01 Jul
admin | 0 Comments
Penggunaan Dana Desa
Pemerintah mulai 2015 mengalokasikan dana bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Dari Rp 20,76 triliun pada 2015,  menjadi Rp 60 triliun (2017), dan Rp 120 triliun pada 2018. Bagaimana masyarakat desa seyogianya menggunakan dana sebesar itu?
 
Selain dana desa yang berasal dari APBN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber keuangan pemerintah desa adalah dari alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan bagi hasil retribusi. Dana desa menambah anggaran yang dikelola pemerintah desa.
01 Jul
admin | 0 Comments
Mendesain Pilpres Antikorupsi
Seperti kebiasaan yang sudah-sudah, menjelang ritual lima tahunan pemilihan presiden, proses legislasi kita dipenuhi perdebatan syarat ambang batas dukungan partai politik dalam mencalonkan presiden (presidential threshold).
 
Syarat calon presiden (capres) menjadi kunci perdebatan dan menggiring pembahasan sistem pemilu yang lain menuju jalan buntu.
20 Jun
admin | 0 Comments
Siasat DPR terhadap KPK
Miris rasanya membaca berita utama Kompas, Sabtu (10/6), "KPK Dihabisi". Betapa tidak! Panitia Angket KPK berdalih tidak bermaksud melemahkan atau membubarkan KPK, tetapi memunculkan perubahan posisi sejumlah fraksi (kecuali Demokrat, PKS, dan PKB) terkait hak angket. Jelas ini menimbulkan keraguan atas pernyataan itu.  
 
August Bequai dalam buku, White Collar Crime: A 20th-Century Crisis, menegaskan bahwa krisis pada abad ke-20 adalah melembaganya kejahatan kerah putih yang meliputi para birokrat politisi di hampir semua sektor kelembagaan politik.
20 Jun
admin | 0 Comments
ASN di Negara Kesatuan
Istilah aparatur sipil negara atau ASN mulai kita kenal sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan. Sebelumnya, dari sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri tahun 1945, yang kita kenal adalah Undang-Undang Pokok Kepegawaian.
 
Undang-undang ini mengatur tata kelola atau administrasi yang menentukan kebutuhan, pengangkatan, penempatan, promosi, penggajian, dan pemberhentian pegawai.
19 Jun
admin | 0 Comments
Korupsi Menista Islam

Korupsi merupakan ancaman nyata bagi umat Islam. Dua dampak utamanya adalah kemiskinan dan kebodohan. Keduanya dapat mendekatkan pada kekufuran. 

Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi korupsi. Mereka yang melanggar akan mendapat kehinaan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Saking hinanya perbuatan korupsi, Nabi Muhammad SAW tidak bersedia turut mensalatkan jenazah sahabatnya yang telah menggelapkan harta rampasan perang yang jumlahnya hanya seharga 2 dirham (Marzuki Wahid dan Hifzil Alim: 2016).

19 Jun
admin | 0 Comments
Korupsi Mengepung Desa

Korupsi sudah merambah pengelolaan dana desa. Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi sasaran.

Apabila tidak ada upaya serius untuk mengantisipasi, bukan peningkatan kesejahteraan yang terwujud, melainkan pemerataan korupsi hingga ke pelosok desa.

18 Jun
admin | 0 Comments
Cacat Moral Insan Terpelajar
Polsek Kasihan, Bantul, Yogyakarta-seperti diwartakan oleh media massa-belum lama ini menangkap sarjana farmasi lulusan universitas negeri terkenal di Yogyakarta berinisial RZ.
 
RZ digelandang polisi ketika melakukan kejahatan intelektual sebagai pelaku perjokian.
15 Jun
admin | 0 Comments
KPK Vs Politisi
Saat Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk tahun 2003, pemerintah dan DPR yang melahirkan UU KPK sepakat bulat dan ikhlas untuk melahirkan lembaga antirasuah ini.
 
Justru khalayak tak menyambutnya dengan antusias. Sudah lama optimisme penegakan hukum itu terkubur.
15 Jun
admin | 0 Comments
Paket Kemudahan Berusaha
Setahun lalu, peta jalan reformasi kemudahan berusaha dan peningkatan daya saing usaha kecil-menengah mulai digagas di Kementerian Perekonomian.
 
Melewati rangkaian pembahasan dan konsensus multipihak, pada pertengahan 2016 Presiden Joko Widodo mengumumkan matriks kerja yang dibungkus dalam paket kebijakan XII. Isi matriks disusun menurut kerangka kemudahan berusaha (ease of doing business /EoDB) Bank Dunia sebagai alat bantu identifikasi area-area perbaikan dan target peningkatan indeks kinerja (peringkat).
13 Jun
admin | 0 Comments
Memperdagangkan Label "Kepatuhan"
Aroma busuk pemberian label kepatuhan Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan terbongkar sudah. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap auditor BPK beserta mitranya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 
Publik sangat mengapresiasi kinerja KPK yang membongkar "persekongkolan" untuk mendapatkan label kepatuhan tertinggi ini. Namun, temuan ini juga memberikan gambaran beban berat terhadap pemerintahan Jokowi untuk membersihkan "tikus-tikus" dalam tubuh birokrasi.
Subscribe to Subscribe to