DPR kembali mempertontonkan dagelan politik kepada masyarakat luas. Belum lepas dari masalah keabsahan pengajuan hak angket, Pansus Angket berencana menyambangi BPK, Mabes Polri, dan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pondok Bambu. Menurut klaim mereka, tujuan dari kunjungan tersebut adalah menerima masukan dan data atas berbagai macam pelanggaran hukum yang dilakukan KPK dalam melaksanakan tugas mereka sebagai penegak hukum.

PERNYATAAN GURU BESAR ANTIKORUPSI

KAMI ANTIKORUPSI, KAMI DUKUNG KPK

Kami – Guru Besar dari sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia – menyatakan keprihatianan terhadap segala upaya yang dapat melemahkan atau mengganggu eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah berencana menaikkan bantuan negara untuk partai politik tingkat nasional. Awalnya hanya sebesar  Rp 108,- per suara sah menjadi Rp 1.000,- atau naik sebesar sepuluh kali lipat. Untuk itu, pemerintah akan segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009.

PENGUMUMAN PENDAFTAR SEKOLAH ANTIKORUPSI (SAKTI)

INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW) 2017

YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI

1.   Berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Seleksi SAKTI dan tim internal ICW pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah sebagai berikut:

Hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat perlawanan secara luas dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu perlawanan dari perspektif hukum tata negara datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, yang menolak penggunaan hak angket DPR kepada KPK. Salah satu argumentasi pokok dari Asosiasi adalah secara hukum hak angket ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini presiden (eksekutif), sehingga tidak dapat ditujukan kepada lembaga-lembaga independen seperti KPK.