Menjelang pemilu legislatif, sering tidak kuorum.

Menjelang masa reses sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Maret hingga awal April, baru empat fraksi di parlemen yang menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Anggota Panitia Khusus Rancangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nursjahbani Katjasungkana, mengatakan empat fraksi itu adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat berperan secara aktif dalam mengawasi pelanggaran dana pemilihan umum. Wakil Ketua KPK Muhammad Jasin mengimbau masyarakat untuk melapor ke KPK jika menemukan adanya pelanggaran penggunaan dana pemilu.

Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa meminta semua pimpinan pengadilan untuk memperbaiki administrasi peradilan, khususnya penyelesaian perkara atau minutasi.

Iqbal Ajukan Banding atas Putusan Sela

Seminggu setelah divonis tiga tahun penjara, komisaris independen PT Bank Lippo Tbk, Billy Sindoro, memutuskan menerima putusan majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, tersebut.

Kasus Suap Putusan Siaran Liga Inggris

Perjuangan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Iqbal untuk bebas dari jeratan hukum berakhir kandas. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor kemarin (26/2), majelis hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan mantan aktivis mahasiswa itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin komitmen 42 pengurus parpol dalam deklarasi antikorupsi tanpa diikuti langkah konkret. Untuk menindaklanjutinya, komisi yang dipimpin Antasari Azhar itu menjanjikan pengawasan penggunaan anggaran departemen yang dipimpin para elite parpol untuk kepentingan kampanye.

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk konkrit dari kehidupan berdemokrasi atau disebut pesta demokrasi. Sebagai pesta demokrasi, pemilu tentu membutuhkan biaya yang besar.

Kejaksaan Agung beberapa hari lalu mengeluarkan kebijakan terkait penanganan perkara korupsi. Yaitu, tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi yang mengembalikan uang kerugian negara saat penyidikan. Kebijakan tersebut dibuat dengan alasan untuk memaksimalkan pengembalian uang negara. (Jawa Pos, 18 Februari 2009).

25 Februari 2009 ICW menggelar diskusi terkait penyampaian hasil riset ICW tentang pelayanan kesehatan. Berikut adalah press release terkait riset tersebut.

Sebanyak 80 persen responden tidak tahu manfaat kartu Jamkesmas.

Indonesia Corruption Watch menilai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) belum optimal. Hasil survei ICW atas program itu menemukan sejumlah kelemahannya, antara lain soal data peserta belum akurat, kurangnya sosialisasi, masih adanya pungutan dalam pembuatan kartu, serta masih ada pasien yang harus mengeluarkan biaya untuk berobat.