Panitia Khusus disarankan membahas pasal-pasal penting.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mendesak Panitia Khusus segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tepat pada waktunya. Pernyataan ini menjawab desakan masyarakat agar rancangan itu segera diselesaikan. "Saya percaya Dewan yang sekarang ini mampu menyelesaikannya," kata Agung saat pidato Pembukaan Masa Persidangan Tahun 2008/2009 di gedung MPR/DPR kemarin.

Setelah sempat mangkir, Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Jhonny Allen Marbun akhirnya menjalani penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin (13/4). Dia diperiksa selama lima jam sebagai saksi untuk tersangka Abdul Hadi Djamal dalam kasus korupsi pembangunan dermaga dan bandara di Indonesia Timur.

Bola panas kontroversi sembilan hakim Pengadilan Tipikor masih bergulir. Kali ini giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti proses masuknya hakim baru tersebut. Lembaga yang dipimpin Antasari Azhar itu menuntut sistem rekrutmen yang lebih transparan. Menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin, pemilihan hakim seharusnya diselenggarakan secara terbuka.

Rekanan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Direktur PT Panton Pauh Putra, Karnawi, dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat Jhony Allen dan anggota Komisi V DPR dari Partai Golkar, Enggartiasto Lukita. Keduanya dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap yang melibatkan Abdul Hadi Djamal.

Tim penasihat hukum Wali Kota Manado, Sulawesi Utara, Jimmy Rimba Rogi menilai dakwaan penuntut umum tidak didasarkan pada undang-undang secara jelas dan lengkap. Menurut aturan, pengelolaan keuangan daerah bukan wewenang kepala daerah.

Hari selasa, 14 April 2009 Pukul 09.30-10.00 ICW melakukan audensi dengan pimpinan KPK (diterima oleh M. Jasin) untuk memberikan informasi mengenai pengangkatan 9 hakim tipikor baru (lihat release). M. Jasin menyatakan akan mempelajari informasi yang ICW sampaikan, dan pada prinsipnya setuju bahwa hakim tipikor harus berkualitas, berintegritas dan memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Menurut juru bicara Mahkamah Agung, hakim itu belum ditunjuk.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Mahkamah Agung membatalkan surat keputusan pengangkatan sembilan hakim yang akan menggantikan enam hakim karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ICW menilai penunjukan sembilan hakim baru tersebut bermasalah karena tidak memenuhi kaidah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah menemukan adanya pelanggaran pemilu berupa 21 kasus dugaan politik uang di seluruh Jawa Tengah yang dilakukan sebelum pemungutan suara berlangsung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menganulir penyelidikan terhadap Abdul Hadi Djamal. Meski perolehan suaranya dalam pemilu legislatif cukup tinggi, komisi tetap menyidik politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang tersangkut dugaan korupsi dana stimulus fiskal tersebut.