Tiga lembaga swadaya masyarakat akan menemui DPR sebelum ongkos haji ditetapkan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau ongkos haji bisa turun sampai 15 persen. Perhitungan ini berdasarkan kalkulasi harga minyak mentah dunia, yang mempengaruhi komponen penerbangan dalam ongkos haji hingga 54 persen.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendorong laju reformasi birokrasi. Yang paling baru, KPK meminta presiden menyusun langkah taktis agar reformasi birokrasi lebih optimal. Mereka juga siap memberi masukan.
Tuntutan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) pada 2009 dari sejumlah LSM pekan lalu direspons Departemen Agama (Depag). Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni berjanji mengumumkan kepastian BPIH paling lambat sebelum pemilihan presiden pada 8 Juli 2009.
Kejaksaan Agung (Kejagung) didorong untuk memaksimalkan instrumen mutual legal assistance (MLA) dalam penegakan hukum terhadap koruptor. Sebab, MLA dinilai bisa menjadi alternatif penanganan untuk menarik aset-aset para koruptor di luar negeri.
Saat ini, perhatian publik tertuju kepada fantastisnya kekayaan calon presiden dan wakil presiden. Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Megawati tercatat punya kekayaan tertinggi jika dibandingkan dengan pasangan lainnya, lebih dari Rp 1,5 triliun. Kekayaan calon incumbent Susilo Bambang Yudhoyono pun meningkat jika dibandingkan dengan sebelum menjadi presiden pada 2004.
Setelah diklarifikasi Tim Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi, jumlah harta kekayaan calon wakil presiden Prabowo Subianto turun menjadi Rp 1,57 triliun. ”Penurunan ini karena pada saat pencatatan ada deposito yang belum cair dan, setelah pelaporan, deposito tersebut sudah dicairkan,” ujar Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK Muhammad Sigit seusai mengklarifikasi di kediaman Prabowo di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Citeureup, Jawa Barat, Rabu lalu.
Mahkamah Agung (MA) mempersilakan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk memeriksa semua rekening biaya perkara pengadilan umum dan pengadilan agama di tingkat kabupaten sampai provinsi.
Kewenangan KPK terancam dilemahkan terkait belum selesainya pembahasan draf RUU Pengadilan Tipikor. Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan RUU ini tinggal lima bulan ke depan. Beberapa kalangan menilai, waktu itu tidak akan mencukupi untuk membahas draf RUU ini, apalagi hingga saat ini Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengadilan Tipikor DPR belum juga memulai pembahasan.
MAHKAMAH Agung (MA) kembali akan mengadakan pelatihan hakim yang akan menangani perkara tindak pidana korupsi (tipikor). Pelatihan hakim korupsi Angkatan VI itu untuk mendukung rencana program sertifikasi hakim tipikor untuk ditempatkan di peradilan umum dan peradilan militer.
TIM penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tiga dari empat tersangka kasus dugaan korupsi pembobolan kredit Bank BRI Syariah cabang Serang, Banten senilai Rp226 miliar. Namun, ketiganya belum ditahan.
