Komisi Informasi Berharap Secepatnya Ditetapkan

Ahmad Alamsyah Saragih, salah satu anggota Komisi Informasi, berharap ketetapan presiden mengenai komisi informasi bisa segera turun sebelum presiden baru terpilih. Menurut dia, jika menunggu presiden baru yang akan dilantik pada Oktober, persiapan Komisi untuk bekerja terlalu mepet.

Tim JK-Win Minta Gaji ke-13 Ditunda

Tim kampanye Jusuf Kalla-Wiranto meminta agar pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia ditunda supaya tidak dipakai sebagai alat kampanye politik.

PDIP Setuju Pejabat yang Berbisnis Diatur

Tak cukup dipagari dengan instruksi presiden.

PDI Perjuangan setuju ada aturan tegas mengenai bisnis pejabat negara dan keluarganya, terutama yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. "Pejabat berbisnis boleh, tapi harus fair," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo kemarin.

Fakta Sidang Tentukan Nasib Yusril dan Hartono

BPKP dan Sekretariat Negara pernah mengingatkan adanya potensi korupsi.

NASIB Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo akan ditentukan oleh fakta-fakta yang terbuka di persidangan. Dalam kasus dugaan korupsi pungutan biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) ini, dua terdakwa sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yakni, sidang mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Prof Romli Atmasasmita dan Dirjen AHU nonaktif, Syamsuddin Manan Sinaga.

Kejagung: Fadel Terpaksa Tandatangani SKB

JAKSA Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendy mengatakan, Fadel Muhammad terpaksa menandatangani surat keputusan bersama antara dirinya sebagai Gubernur Gorontalo dengan Ketua DPRD Gorontalo Amir Piola Isa soal pembagian dana mobilisasi sebesar Rp5,4 miliar.

DPR Harus Jasi Pusat Pemberantasan Korupsi

Selama ini, berbagai kasus korupsi dipersepsi masyarakat bermula dari parlemen.

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM), HM Irsyad Sudiro, mengajak seluruh Anggota DPR, DPD dan MPR RI menjadikan komplek Parlemen Senayan sebagai episentrum pemberantasan korupsi. Parlemen menurutnya harus bisa memberi tauladan yang baik, karena manusia yang berada didalamnya adalah manusia-manusia yang merupakan pilihan masyarakat dan mengemban amanat untuk melakukan segala tindak tanduk yang terpuji.

MA Akan Setorkan Rekening Biaya Perkara

MAHKAMAH Agung (MA) memerintahkan semua ketua pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama mengirimkan rekening biaya perkara. Data ini akan dipakai untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk membuka rekening.

Belajar Malu dari Roh Moo-hyun

Akhir pekan lalu, mantan Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun, 62, bunuh diri meloncat dari bukit karang setinggi 20-30 meter di pegunungan dekat desa tempat tinggalnya di Kota Busan. Tindakan nekatnya itu ditengarai berkaitan dengan dugaan skandal suap USD 6 juta atau kira-kira setara dengan Rp 60 miliar dari seorang pengusaha sepatu saat dia menjabat presiden Korea Selatan pada 2003-2008 (Jawa Pos, 24/5, 2009).

Sibuk Buat Lagu Keroncong Antikorupsi

Sejak Antasari Azhar ditahan Polda Metro Jaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini dikendalikan empat wakil ketua. Mereka adalah M. Jasin, Haryono Umar, Chandra Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto. Empat orang itu juga sama-sama memiliki kemampuan dan kewenangan sama di lembaga superbody tersebut.

Besan SBY Akui Tak Prosedural

Dana Rp 100 M Skandal Korupsi BI

Persidangan kwartet mantan anggota Dewan Gubernur Aulia Pohan cs dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia (BI) Rp 100 miliar di Pengadilan Tipikor kemarin mulai memasuki babak akhir. Empat terdakwa itu kepada majelis hakim mengakui bahwa penggunaan dana yang berasal dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) tanpa pertanggungjawaban.

Subscribe to Subscribe to