Diduga calon anggota BPK memiliki motif untuk melindungi perbuatan pidana pejabat sebelumnya.

KERUGIAN negara dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) sebesar Rp100 miliar sudah kembali sebagian. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sebanyak Rp21 miliar uang yang digunakan oleh Bank Indonesia (BI) pada 2003, telah kembali.

INDONESIA Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambilalih penanganan kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun Anggaran 2007 senilai Rp35 miliar di Kabupaten Tasikmalaya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, LSM antikorupsi itu  melaporkan kasus dugaan korupsi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut press release bersama ICW dan KRMT.

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pemenang pengadaan 901.722 botol tinta sidik jari untuk pemilihan presiden dan wakil presiden nanti. Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari, Syafriadi Yatim, mengatakan jumlah tinta disesuaikan dengan jumlah tempat pemungutan suara. "Satu tempat pemungutan mendapat dua botol," kata Syafriadi di ruang kerjanya di Jakarta kemarin.

Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Faharani Suhaemi, rekanan RRI dalam kasus korupsi proyek pengadaan pemancar untuk Pemilihan Umum 2004. "PK ditolak karena tidak ada kesalahan penerapan hukum dan tidak ada novum (bukti baru)," kata Djoko Sarwoko, ketua majelis hakim peninjauan kembali, saat dihubungi kemarin.

"BUMD-BUMN tidak bodoh, makanya mereka banyak jadi sponsor acara menjelang pemilu."

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor KPK Jakarta, Rabu (3/6). Dalam pertemuan itu KPU sekaligus menyerahkan dan menjelaskan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemilu 2009. Upaya ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan korupsi oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu kali ini.

Para kandidat presiden tidak ada yang peduli dengan isu mafia peradilan. Padahal, mafia peradilan sudah menghancurkan harapan para pencari keadilan, dan harapan rakyat bangsa ini, untuk hidup di negeri yang bisa memberikan perlindungan hukum.

Pertemuan audiensi Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Rabu (3/6), tidak membahas pengadaan teknologi informasi KPU untuk hitung cepat.