Jabatan hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya tak boleh disandang orang dengan kualifikasi biasa-biasa saja. Jabatan mahapenting itu seharusnya berada di pundak mereka yang memiliki integritas dan kompetensi yang tidak disangsikan sedikit pun.

Masalah imunitas advokat dan tindakan menghalang-halangi pengadilan (”obstruction of justice”) kembali mengemuka menyusul penetapan Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto, dan dokter Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka ”obstruction of justice” dalam perkara korupsi KTP elektronik dengan tersangka Setya Novanto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan Fredrich Yunadi, mantan kuasa hukum Setya Novanto. Peristiwa ini tidak hanya menjadi kejutan awal tahun, tapi juga telah mencoreng citra advokat yang dianggap sebagai profesi terhormat (officium nobile).

Pemilihan Kepala daerah  dan daulat Pemilih

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak kembali akan dilaksanakan tahun 2018. Sekitar 171 daerah akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota maupun propinsi pada 27 Juni 2018 nanti.

Partai politik lagi-lagi digoyang isu tak sedap. Memberlakukan uang pangkal dalam pencalonan pemilu adalah salah satu yang menjadi polemik saat ini.

Pencalonan pemilu, khususnya pemilu kepala daerah (pilkada), ditengarai kerap diawali serah terima imbalan atau yang biasa disebut mahar politik. Fenomena ini tidak hanya santer terdengar dari kasak-kusuk publik melainkan pengakuan sejumlah bakal kandidat kepala daerah pada Pilkada serentak 2015 hingga 2018 yang gagal mendapat tiket pencalonan dari partai politik.  

Setya Novanto akhirnya bisa ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah proses panjang akibat tak kooperatifnya tersangka dalam menjalani proses hukum.

Kini, memasuki masa sidang pokok perkara KTP elektronik dengan Setya Novanto (SN), yang berada di posisi terdakwa memohon perlindungan dari KPK dan menawarkan diri untuk menjadi justice collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama.

Hari ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan melantik Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto. Sudah menjadi rahasia umum, kursi Ketua DPR merupakah jatah Partai Beringin. Pelantikan tersebut menindaklanjuti surat penunjukan Partai Golkar dibawah pimpinan Airlangga Hartarto.

Pekerjaan Rumah DPR

Sembilan bulan sudah penyerangan terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan terjadi, tapi tidak ada titik terang pengusutan penyerangan tersebut oleh Kepolisian Republik Indonesia. “Pencapaian” Polri dalam mengungkap perkara ini hanya dilansirnya sketsa wajah yang diduga sebagai penyerang Novel Baswedan, pada November 2017 lalu, dibarengi dengan nomor hotline yang bisa dihubungi manakala masyarakat memiliki informasi terkait para pelaku.

Rilis Indonesia Corruption Watch

Outlook Korupsi Politik 2018

“Ancaman Korupsi di Balik Pemilu Serentak”

Tahun 2018 merupakan momentum krusial dalam demokrasi Indonesia.  Selain perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah, saat bersamaan juga sudah dimulai tahapan pemilihan anggota legislatif dan presiden serentak 2019. Tepat apabila 2018 dijuluki sebagai tahun sibuk politik.