Lembaga pemerhati anggaran, Indonesia Budget Center, menilai anggaran pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah rawan duplikasi.

Komisi Pemilihan Umum menganggarkan dana sebesar Rp 11 miliar untuk rangkaian upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 di Jakarta pada 1 Oktober 2009. Sebagian besar dana itu digunakan untuk biaya perjalanan pergi-pulang dan penginapan bagi 692 anggota DPR dan DPD.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji mengatakan, pemeriksaan sebagai saksi terhadap empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan empat pegawai KPK lainnya terkait dengan testimoni Antasari Azhar dalam masalah Masaro akan berlangsung Selasa (8/9) ini.

Romli Nilai Putusan Tidak Adil dan Dipaksakan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Romli Atmasasmita dengan hukuman dua tahun penjara.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengakui, surat resmi Badan Pemeriksa Keuangan tentang investigasi Bank Century telah diterima Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Atas dasar itu, Menteri Keuangan menyatakan siap diinvestigasi auditor BPK kapan pun juga.

Sidang Korupsi Biaya Akses Sisminbakum

Sidang korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Depkum HAM dengan terdakwa Romli Atmasasmita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya tuntas. Majelis hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara untuk mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berupaya menertibkan pengadaan barang dan jasa. Langkah perta­ma pengawasan proyek pengadaan itu dilakukan terhadap Depar­temen Kesehatan. ''Ini yang per­lu menjadi catatan, selain menangani kasus korupsi, kami mengawasi pengadaan di sana (Depkes)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. kemarin (7/9).

Korek Info Terkait Testimoni Antasari

Polisi tetap mene­ruskan rencana pemeriksaan pim­pinan Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK). Pemeriksaan itu ter­kait testimoni Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar tentang ada­nya oknum KPK yang meneri­ma suap dalam kasus pengadaan sis­tem komunikasi radio terpadu (SKRT) yang melibatkan Dirut PT Masaro Anggoro Widjojo.

Respons Tuntutan Nonaktif Terkait Kasus Century

Desakan untuk mengu­sut tuntas kasus Bank Century terus menguat. Kali ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk mem­­bentuk tim investigasi dari internal pemerintahan. Hal itu, menurut ang­­gota Komisi XI DPR Dradjad H. Wibowo, diperlukan untuk memper­kuat pengusutan atas setiap keputusan menkeu dan Bank In­donesia (BI).

Proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji anggota legislatif, DPR, DPD, dan DPRD 2009-2014 dinilai berpotensi memboroskan anggaran negara. Berdasarkan penelusuran Indonesia Budget Center (IBC) terhadap dokumen anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan DPD 2009 diduga proses pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji anggota legislatif yang baru di seluruh Indonesia mencapai Rp75,61 miliar. Jumlah anggaran itu belum termasuk anggaran pelantikan yang dianggarkan pemerintah daerah (pemda) melalui pos sekretariat DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.