Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga sampiran negara yang memiliki reputasi paling menonjol dalam pemberantasan korupsi di republik ini, tengah menghadapi ujian paling berat sejak dibentuk melalui UU No 30/2002. Setelah sang ketua menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan, giliran selanjutnya adalah usikan pihak kepolisian terhadap dua komisioner lain, Chandra dan Bibit, dengan tuduhan penyalahgunaan kewenangan. Bahkan, update terakhir keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Senin 14 September 2009 Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) FH UGM mengadakan diskusi soal Surat Edaran Mendagri Nomor 555/3032/SJ. Seperti diketahui surat edaran tersebut sangat kental dengan korupsi.

Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini muncul upaya pengalihan kewenangan penuntutan perkara korupsi yang selama ini ada di KPK ke Kejaksaan. Hal ini terkait dengan hampir selesainya pembahasan RUU Pengadilan korupsi di DPR. Kamis, 17 September 2009 Pukul. 14.00 WIB, di ICW dilakukan Konferensi Pers: Menolak Monopoli Penuntutan Kasus Korupsi di Kejaksaan. Acara dimoderatori Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW. Menghadirkan narasumber: Febri Diansyah, Peneliti Hukum ICW dan Firdaus Ilyas, Koordinator Bidang Pusat Data dan Analisis ICW. Pada konferensi pers disampaikan analisis hukum, fakta dan analisis pengelolaan keuangan Kejaksaan Agung. Analisis hukum dan fakta buram di level Penuntutan disampaikan oleh Febri Diansyah, sedangkan analisis pengelolaan keuangan disampaikan oleh Firdaus Ilyas (HP. 081 2982 0004).

Rabu, 16 September 2009 di Kantor ICW Kalibata diselenggarakan diskusi publik untuk mematangkan uji materi UU Sisdiknas dan UU BHP. Berikut adalah press release terkait dengan diskusi tersebut.

Salah satu jargon kampanye SBY-Boediono adalah pemerintahan bersih. Ada rencana menyelesaikan reformasi birokrasi pada 2011. Pertanyaannya, betulkah pemerintah mampu mewujudkan reformasi birokrasi pada 2011?

Beredar kabar pimpinan KPK akan mundur.

Kepolisian Republik Indonesia tadi malam menetapkan dua Wakil Ketua Komisi Pemberanasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah sebagai tersangka. Penetapan ini diumumkan setelah polisi kembali memeriksa kedua petinggi KPK itu sejak pukul 10.00 pagi hingga hampir tengah malam.

Hanya PKS, PKB, dan PBR yang melawan.

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menyetujui tiga materi krusial yang memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Tiga materi itu sudah selesai dirumuskan di Panitia Kerja," kata anggota Panitia Khusus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nursjahbani Katjasungkana, di Jakarta kemarin.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan akan membidik pemasok data yang dipakai oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam keputusan penyelamatan PT Bank Century Tbk.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menyerahkan hasil audit laporan dana kampanye pemilu presiden (pilpres) 2009 kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di kantor KPU Jakarta, Selasa (15/9). Sebelumnya, hasil audit laporan dana kampanye itu telah diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk KPU. Dalam beberapa hari ke depan rencananya hasil audit laporan dana kampanye tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Megawati-Prabowo, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto akan diumumkan ke publik.

KINERJA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidaklah surut meski tengah diterjang badai masalah. Komite Etik yang bertugas mengadili kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK non aktif Antasari Azhar akan segera bekerja. KPK mengaku telah mengantongi nama-nama kandidat anggota komite penegak kode etik tersebut.