Komitmen Partai Keadilan Sejahtera dalam pemberantasan korupsi dipertanyakan banyak pihak. Gara-garanya adalah pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fachry Hamzah di televisi soal penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. "Pernyataannya menyakitkan, membabi-buta," kata aktivis Indonesia Corruption Watch, Illian Deta Arta Sari, kemarin.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai terjadinya friksi antara Polri-Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengancam iklim investasi dan target pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, konflik antara lembaga penegak hukum itu bisa direspons negatif oleh pasar.
Kenaikan gaji pejabat negara, termasuk presiden, menteri, dan anggota DPR, bakal membawa implikasi langsung ke masyarakat kecil. Kenaikan pos anggaran belanja pegawai dalam APBN 2010 pascarencana kenaikan gaji pejabat negara telah mengurangi pos subsidi dan bantuan sosial.
Teka-teki rekayasa dalam kasus yang menjerat dua wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah, bakal terjawab di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga penjaga konstitusi itu memastikan akan memperdengarkan rekaman pembicaraan yang menjadi salah satu alat bukti rekayasa kasus.
Jumlah pendukung Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditahan polisi, di situs jejaring sosial Facebook sudah melewati angka 150 ribu.
"Ada permainan politik kotor."
Dua mantan Presiden Indonesia, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, memberikan dukungan terhadap pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, yang ditahan polisi dengan tuduhan memeras tersangka korupsi. Abdurrahman Wahid bahkan menjaminkan dirinya demi penangguhan penahanan mereka. "Terus terang saya bingung karena tuduhan Polri kepada mereka dulu menerima sogokan, terus menjadi penyalahgunaan wewenang," kata Gus Dur--sapaan akrabnya--yang kemarin mengunjungi kantor KPK untuk memberikan dukungan.
Perseteruan di antara institusi penegakan hukum di negeri ini mempertontonkan kisah suram pemberantasan korupsi di negeri ini. Aparat yang seharusnya bersatu melawan korupsi malah sibuk bersilang sengketa. Dalam situasi semacam ini, mayoritas publik semakin bersikap pesimistis pada upaya pemberantasan korupsi.
Sebanyak 34 menteri baru yang didampingi para istri/suami menunjukkan wajah sumringah dan berseri-seri seusai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik mereka di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).
Tidak boleh ada peningkatan remunerasi pejabat mana pun, termasuk menteri, tanpa terlebih dahulu merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
Semua pihak harus tergerak nuraninya untuk mengusut kasus Bank Century. Skandal ini menyedot uang negara sangat besar, yaitu Rp 6,7 triliun atau 67 kali dana darurat yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani 1,5 juta warga yang tertimpa musibah gempa di tujuh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
