Kericuhan yang terjadi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dan lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi, mahasiswa, dan para pegiat antikorupsi pada Selasa malam kembali memicu kecaman terhadap lembaga legislatif.Peneliti senior Center for Strategic and International Studies, J Kristiadi, menilai pernyataan mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid beberapa tahun lalu, yang menyebut anggota DPR punya sifat seperti sekumpulan murid taman kanak-kanak, tampaknya masih relevan sampai sekarang.

Situasi kacau kelembagaan negara akibat perseteruan ”buaya lawan cicak” secara cerdik sedang dimanfaatkan oleh istana.

Langkah yang tepat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan pemberantasan mafia hukum dalam prioritas pertama dari 15 program pilihan 100 hari pemerintahannya.

Terkait dengan penyelenggaraan konferensi UNCAC di Doha, Qatar yang berlangsung sejak tanggal 9 hingga 13 November 2009 terlihat fakta bahwa KPK dari Indonesia dianaktirikan. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang menjadi delegasi di konferensi tersebut melakukan pengamatan lapangan. Berikut press release koalisi...

Oktober lalu ada dua peristiwa menarik di Perancis.

Pertama, Jean Sarkozy, putra kedua Nicholas Sarkozy, mundur dari jabatan publik. Kedua, Jacques Chirac diajukan ke pengadilan. Chirac adalah mantan Presiden Perancis yang digantikan Nicholas Sarkozy.

Publik sepak bola dunia tentu masih ingat skandal Calciopoli pada 2006. Sebuah skandal memalukan berupa pengaturan skor yang terjadi di Liga Serie A Italia. Skandal itu juga bermula dari transkrip pembicaraan manajer umum Juventus, Luciano Moggi. Dalam perbincangannya, Moggi kepada Pierluigi Pairetto, kepala asosiasi wasit Italia dan anggota komisi wasit UEFA, mengatakan bahwa wasit-wasit mana yang bakal ditugaskan dalam sejumlah pertandingan timnya pada Serie A dan Liga Champions.

Korupsi jadi wabah yang terus memburu korban dan menyusup dalam mental manusia Indonesia. Mental koruptif warga negeri ini sudah mencapai titik akut. Pemegang kuasa dari pucuk tertinggi sampai di struktur desa sering tergoda untuk mempraktikkan korupsi.

Pergulatan wacana kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuka rekaman penyadapan KPK, sebuah skandal besar terungkap. Parade kebusukan seperti dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Berbagai pihak terseret dalam pusaran pergolakan yang semakin lama semakin besar ini.Tambal sulam kebohongan terjadi. Hingga akhirnya Tim 8 menguraikan sejumlah kejanggalan di balik proses hukum kontroversial tersebut (9/11). Bahkan, dikatakan, percuma kasus tersebut diajukan ke pengadilan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga mengembalikan berkas kepada kepolisian dengan alasan, bukti belum lengkap.

Secara bertahap, para ”buaya” mulai terjungkal. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga mengundurkan diri, Kamis (5/11).

Kasus Bibit-Chandra telah menciptakan ruang kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia.

Munculnya kontroversi alibi berdasarkan penelusuran bukti-bukti perkara dari Polri maupun Bibit-Chandra (KPK) membuat masyarakat kian geregetan dalam menyikapi karut-marut penegakan hukum.