Kasus Markup Proyek CMS

Terdakwa kasus penggelembungan harga (markup) sistem pelayanan pelanggan atau customer management system (CMS)Direktur (nonaktif) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Luar Jawa-Bali Hariadi Sadono divonis enam tahun penjara.

Berdasar putusan majelis hakim, Hariadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jasa teknologi informasi (TI) untuk sistem itu di PT PLN Distribusi Jawa Timur (Jatim). Vonis tersebut dibacakan oleh Tjokorda Rae Suamba selaku hakim ketua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin (29/3).

Kasus Suap Pemilihan Miranda Goeltom

Keterlibatan istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti Daradjatun, dalam kasus dugaan suap cek perjalanan pada pemilihan Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia (DGS BI) makin terang.

Arie Malang Judo yang menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Dudhie Makmun Murod kemarin (29/3) menyebut nama Nunun sebagai pihak yang memerintahkan pemberian cek kepada sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

KASUS mafia pajak dengan aktor Gayus Tambunan bakal berimbas ke seluruh aparat pajak. Saat ini Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan merancang sistem pemeriksaan harta kekayaan aparat pajak.

Irjen Kementerian Keuangan Hekinus Manao mengatakan, kini pihaknya mengkaji sistem pendataan kekayaan aparat pajak. Tujuannya meminimalkan potensi mendapatkan harta dengan cara menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dilakukan Gayus.

Sindikat Diduga Libatkan PNS Pajak, Polisi, Jaksa, dan Hakim

Kasus dugaan penggelapan pajak oleh Gayus Halomoan P. Tambunan menjadi pintu masuk untuk mengungkap sindikat praktik mafia hukum. Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum mengantongi bukti sindikat tersebut melibatkan anggota-anggota di institusi penegak hukum.

KAKP akan melakukan pelaporan Sengketa Informasi antara KAKP dengan Dinas Pendidikan dan SMP 28 Jakarta. Sengketa terjadi ketika KAKP berusaha mengungkap dugaan korupsi dana BOS dan BOP tahun 2007-2009 di SMP Induk TKBM Jakarta. Pelaporan dilakukan Selasa 30 Maret 2010 pukul 13.00 WIB diKantor Komisi Informasi Pusat (KIP).

Koalisi Pendidikan menyelenggarakan konferensi pers soal Putusan MK mengenai Badan Hukum Pendidikan, bertempat di Sekretariat ICW Selasa 30 Maret 2010 pukul 11.00 WIB.

Koalisi Melawan Kanker Demokrasi akan mengadakan audiensi dengan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Selasa 30 Maret 2010 pukul 12.30 WIB.

KEMUNCULAN kasus Gayus di tengah-tengah kasus Bank Century direspons beragam. Ada yang bersifat guyonan, sindiran, bahkan cercaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak secara khusus dan pemerintah secara umum. Salah satu di antara bentuk respons itu dikemas dalam sebuah artikel berjudul Terima Kasih Gayus Tambunan yang diterbitkan dalam sebuah web lokal. Penulisnya menyindir, ''kita semua mesti berterima kasih pada pegawai pajak golongan IIIA ini. Gara-gara aksinya terbongkar, semua mata kini memandang ke kasus penggelapan pajak yang menimpanya''.

SUSNO Duadji membeberkan mafia kasus di tubuh Polri, khususnya yang terkait kasus penggelapan pajak Rp 24,6 miliar yang melibatkan perwira tinggi Polri berbintang satu. Tampaknya, apa yang dipaparkan Susno bukan sekadar gosip. Ada fakta yang mulai terungkap ke publik dengan disebutnya nama Gayus Tambunan. Mabes Polri merencanakan memeriksa Gayus terkait aliran dana Rp 24,6 miliar. Bahkan, Kapolri akan membentuk tim independen untuk menyidik ulang mafia kasus pajak yang dilakukan Gayus Tambunan.

Penyidikan maraton kasus mafia pajak yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri semakin mengerucut. Sejumlah perusahaan diduga membantu Gayus Tambunan menghilangkan jejak uang hasil penggelapan pajak Rp 24,6 miliar.

Informasi itu didapat dari pengakuan partner Gayus, Andi Kosasih, dan penelusuran rekam jejak rekening milik pegawai pajak bergolongan III A tersebut. Karena itu, tim akan memanggil bos-bos perusahaan yang sudah diketahui identitasnya oleh penyidik.