Presiden Tak Mau Komentari Pemeriksaan Kasus Bank Century

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan untuk meminta keterangan Boediono dan Sri Mulyani Indrawati terkait perkara Bank Century, Kamis (29/4). Untuk Boediono, KPK berencana ke Kantor Wakil Presiden. Sri Mulyani diminta datang ke Kantor KPK.

”Kami mengusulkan pemeriksaan pada 29 April 2010. Surat sudah kami kirim tanggal 23 April lalu. Kami cek suratnya sudah diterima,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin, Selasa di Jakarta.

Majelis Kehormatan Etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tengah meneliti rekam medik Nunun Nurbaetie, yang diduga tokoh kunci pembagian cek pelawat ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Goeltom.

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Hadi Daryanto menyatakan pihaknya akan memberikan bantuan kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dalam pengusutan kasus-kasus kehutanan. "Akan kami bantu," katanya kepada Tempo kemarin.

Tentang bantuan yang akan diberikan, Hadi menolak memberi penjelasan. "Nanti, kalau Satuan Tugasnya sudah ke sini," katanya. Hadi menambahkan, pihaknya terbuka dan siap membantu dalam penyediaan dokumen atau data yang diperlukan.

Kolega Misbakhun datang menyatakan dukungan.

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tadi malam menahan Mukhamad Misbakhun, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat. "Ya, beliau ditahan karena alasan subyektif penyidik," kata pengacara Misbakhun, Zainudin Paru, melalui pesan pendek.

Zainudin menuduh polisi mengabaikan segala perikatan perdata yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. "Karena hanya mengejar target untuk menjerat pidana seorang inisiator (kasus) Century," ujar Zainudin.

Polisi khawatir Susno menemui Sjahril di Singapura.

Anggota Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sarifuddin Suding, melempar isu panas. Kemarin anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat itu mengatakan Komisaris Jenderal Susno Duadji tengah ditunggu anggota Komisi III di Singapura ketika bekas Kepala Bareskrim Kepolisian RI tersebut dijemput paksa di Bandar Udara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu.

"Fasilitas itu hanya bisa diberikan Menteri Keuangan."

Greenomics Indonesia menduga telah terjadi kerugian keuangan negara akibat keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2009 pada 5 Maret 2009. Keputusan yang ditandatangani Menteri Kehutanan saat itu, M.S. Kaban, tersebut memberikan fasilitas angsuran untuk melunasi iuran izin usaha pemanfaatan hutan oleh 27 perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan jumlah tersangka dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan segera bertambah. "Bukan mendahului Tuhan, tapi minggu depan tersangka akan bertambah," kata Bambang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

Cerita di balik drama penangkapan Komisaris Jenderal Susno Duadji di ruang tunggu Bandar Udara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu mulai tersingkap kemarin. Anggota Komisi III Bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sarifuddin Suding, mengatakan, saat Susno dipaksa pulang dari bandara, ada anggota Komisi III yang menunggu di Singapura.

Koalisi Pemantau Peradilan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membentuk Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Yudisial karena masa jabatan pimpinan KY saat ini lebih kurang tinggal 3,5 bulan lagi. Pemerintah bisa dinilai mengabaikan lembaga pengawas perilaku hakim ini jika tidak segera membentuk Pansel KY.

Berbagai upaya untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk dengan kriminalisasi terhadap unsur pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, harus dilawan. Apabila KPK gagal diselamatkan, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan jauh lebih sulit.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqiel Siradj di Jakarta, Senin (26/4). ”KPK harus didukung. Ini kesempatan baik untuk melakukan pemberantasan korupsi,” katanya.