Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP tetap berpedoman pada keputusan Panglima TNI.

Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso kepada jajaran TNI dalam menyikapi diberlakukannya UU KIP pada 30 April 2010. Dalam keterangan pers Pusat Penerangan TNI yang ditandatangani Kepala Puspen TNI Mayjen Aslizar Tanjung, Kamis (20/5), disebutkan, Panglima TNI telah mengirimkan surat kepada kepala staf angkatan, panglima komando utama operasi, dan kepala badan pelaksana pusat.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu dekat diundang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Mereka akan dimintai tanggapan terkait calon pimpinan yang diharapkan KPK. ”Meski KPK tidak berhak memilih pimpinannya, mereka (panitia) mungkin ingin mendengar apa yang diharapkan KPK,” ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi, Kamis (20/5).

Dalam pertemuan itu, menurut Johan, KPK tidak akan menyebutkan nama-nama orang yang cocok menjadi pimpinan KPK. KPK hanya akan memberikan masukan mengenai kriteria calon yang dibutuhkan untuk menjadi pimpinan KPK.

Rakyat Jadi Korban
Kesan penutupan perlahan kasus pemberian dana talangan kepada Bank Century yang muncul saat ini sudah diprediksi sejak awal. Rakyat yang akhirnya akan kembali menjadi korban dari proses tawar-menawar di antara elite politik.

Hal itu dikatakan peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, di Jakarta, Kamis (20/5). Kesan tawar-menawar politik terkait kasus Bank Century di DPR itu kian terlihat dengan melunaknya sikap Partai Golkar pascamundurnya Sri Mulyani Indrawati dari Menteri Keuangan.

Kebijakan Fiskal Menentukan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa  kebijakan fiskal yang menjadi domain utama Menteri Keuangan sangat menentukan bagi penciptaan kondisi ekonomi yang sehat dan baik.

Dalam perekonomian yang baik, sektor riil bergerak, kesejahteraan rakyat juga dapat ditingkatkan. Hal itu dikatakan Presiden saat melantik Agus DW Martowardojo sebagai Menteri Keuangan dan Anny Ratnawati sebagai Wakil Menkeu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/5).

Keinginan mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji untuk mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, tampaknya, sulit terealisasi. Sebab, menurut dua lembaga itu, belum ada regulasi untuk melindungi seorang whistle blower.

SUSNO, Pertanyaan seperti itu patut ditujukan kepada Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan keluarga besar korps Polri. Banyak anggota Bhayangkara menganggap Susno adalah pengkhianat karena telah membuka borok dan kebobrokan para pimpinan Polri. Tapi, saya yakin, tak sedikit personel kepolisian menyebut Susno sebagai pahlawan.

Tentukan Penghitungan Kerugian Negara

Pelimpahan kasus dugaan penggelembungan harga (markup) tiket pesawat diplomat di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ke tahap penuntutan sedikit terhambat. Meski sudah merampungkan sebagian besar pemeriksaan, para penyidik pidana khusus Kejagung masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum gerah karena terkatung-katungnya penanganan kasus penggelapan pajak Asian Agri. Satgas pimpinan Kuntoro Mangkusubroto itu kembali menjadwalkan pertemuan dengan penyidik Ditjen Pajak Kemenkeu untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut.

"Sudah disiapkan surat kepada Menkeu," kata Darmono, anggota satgas tersebut, di Jakarta kemarin (19/5). Dalam surat itu, satgas meminta penyidik melaksanakan kesepakatan antara penyidik pajak, jaksa penuntut umum (JPU), dan satgas saat gelar perkara 31 Maret lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sembarangan merekrut calon penyidik. Meski penyidik itu merupakan pinjaman dari Polri, mereka harus menjalani pelatihan dan pendidikan khusus minimal tiga bulan.

''Bahkan, untuk fresh graduate, pendidikannya bisa sampai sembilan bulan,'' ucap Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di kantornya kemarin (19/5).

Mantan Direktur Utama PT Pos Indo­nesia Hana Suryana harus membiasakan hidup di balik jeruji tahanan. Sebab, majelis kasasi Mah­kamah Agung (MA) membatalkan putusan bebas terpidana kasus korupsi dan mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum (JPU). Dia diganjar pidana penjara dua tahun dan denda Rp 100 juta atau subsider lima bulan kurungan badan.