Dengan tugas dan kewenangan supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu mengambil alih penanganan kasus-kasus yang diungkap mantan Kepala Bareskrim Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Susno Duadji.
Hal itu diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam memeriksa kasus dan menjamin proses penegakan hukum kasus-kasus itu berjalan secara independen.
Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa mengatakan, tidak ada upaya hukum lain untuk putusan praperadilan surat keputusan penghentian penuntutan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta final dan mengikat.
Komisi Pemberantasan Korupsi terancam bubar menyusul kemenangan Anggodo Widjojo dalam gugatan praperadilannya di tingkat banding. Dalam kronologi perkara yang dibuat Anggodo juga disebut keterlibatan pimpinan KPK lainnya, termasuk pejabat struktural di bawah pimpinan.
Achmad Dimyati Natakusumah divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, Kamis (3/6). Dia adalah mantan bupati Pandeglang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar kepada anggo- ta DPRD Kabupaten Pandeglang periode 2004-2009 untuk memuluskan pinjaman Rp 200 miliar Pemerintah Kabupaten Pandeglang dari Bank Jawa Barat.
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau kalangan perguruan tinggi, institusi penegak hukum, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat mengirimkan orang terbaik mereka dalam proses seleksi. Dengan partisipasi institusi tersebut, diharapkan bisa tersaring calon-calon pimpinan KPK yang berkualitas.
"Saya merasa diteror. Saya sering dikirimi kliping berita, baik yang dimuat di media lokal maupun nasional. Di situ diungkapkan pendapat Komisi Yudisial bahwa kami sudah melakukan unprofesional conduct. Majelis merasa terteror. Tidak enjoy kerja.”
Jaksa Agung Hendarman Supandji mengizinkan penyidik tim independen Kepolisian RI memeriksa jaksa Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Surat persetujuan pemeriksaan dua jaksa yang terlibat dalam penanganan kasus pajak Gayus Tambunan itu tinggal ditandatangani Jaksa Agung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto dalam jumpa pers di Kejagung, Kamis (3/6), menyampaikan hal itu. ”Pada prinsipnya Jaksa Agung menyetujui pemeriksaan itu,” kata Didiek.
LPSK Tetap Minta Susno Duadji Dipindahkan ke Rumah Perlindungan
Komisi III DPR menilai, tidak ada sengketa kewenangan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan kepolisian terkait penanganan hukum terhadap Komisaris Jenderal Susno Duadji.
LPSK diberi mandat undang- undang untuk melindungi saksi pelapor, yang dalam kasus ini adalah Susno, dan kepolisian harus menghormati hal tersebut.
Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan LPSK, Kamis (3/6).
Belum jelas kelanjutan skandal Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, kini Bank Indonesia kembali diguncang suap 1,3 juta dollar AS terkait pencetakan uang pecahan Rp 100.000.
Uang suap itu diduga masuk ke kantong sejumlah pejabatnya dan melibatkan perwakilan Bank Sentral Australia di Indonesia serta Securency International and Note Printing Australia.
Sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) menerima suap untuk memenangkan perusahaan Securency International dalam tender pencetakan 50 juta lembar uang pecahan yang berbahan polimer itu pada 1999 (Kompas, 27/5).
Anggota DPR Beralasan Dana untuk Membina Daerah Pemilihan
Usulan Fraksi Partai Golkar supaya setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh dana aspirasi Rp 15 miliar dinilai amat keterlaluan. Usulan itu adalah bentuk perampasan uang negara oleh anggota Parlemen yang pendapatannya sudah memadai.
