1. Pembangunan gedung baru DPR didasarkan atas argumentasi yang sarat dengan kebohongan. Setidaknya terdapat 4 kebohongan yang dilakukan DPR;

Pembongkaran kasus korupsi butuh keberanian luar biasa.

Menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur yang baru, Inspektur Jenderal Untung S. Radjab berjanji akan memprioritaskan pengungkapan kasus-kasus korupsi.

"Jelas kasus korupsi mendapat perhatian khusus," kata dia saat pertama kali berkantor di Markas Polda Jawa Timur kemarin. Untung menggantikan Irjen Badroddin Haiti sebagai Kepala Polda Jawa Timur.

Lima tersangka kasus suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 segera disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Berkas pemeriksaan kelima tersangka itu sudah dinyatakan lengkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bupati Subang Eep Hidayat yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi upah pungut pajak Kabupaten Subang, Selasa (15/3), kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama massa pendukungnya. Setelah berdialog dengan pihak kejati di halaman kantor kejati, Eep memutuskan pergi dengan cara melompati pagar besi kantor kejati setinggi 1,5 meter, karena pintu masuk utama dijaga polisi.

Pengusaha Ary Muladi, terdakwa kasus penyuapan dan merintangi penyidikan, menyatakan Anggodo Widjojo pernah memintanya untuk kembali ke berita acara pemeriksaan awal di kepolisian saat ia ditahan polisi. Anggodo, terpidana dalam kasus penyuapan dan merintangi penyidikan, bersama Eddy Sumarsono, Selasa (15/3), menjadi saksi dalam persidangan Ary di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menyangkut produktivitas legislasi, DPR periode 2009-2014 mengulang kesalahan setahun pertama DPR periode 2004-2009. Pada tahun 2010, DPR dan pemerintah menuntaskan 16 rancangan undang-undang. Sementara pada 2005 hanya 14 RUU yang bisa diselesaikan.

Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Rizky Argama, dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/3), kinerja legislasi DPR sangat kontras dengan fungsi pengawasan yang terlihat masif. Tercatat DPR sudah membentuk 32 panitia kerja untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin, Senin (14/3), menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Bupati Langkat, Sumut, tersebut merugikan keuangan negara sekitar Rp 98,7 miliar.

Dalam sebulan terakhir, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memvonis empat pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang diputus bersalah melakukan korupsi, yakni mantan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie, mantan Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan Ditjen Pajak Maruli Pandapotan Manurung, penelaah keberatan Humala Leonardo Napitupulu, serta pelaksana keberatan Gayus Halomoan Tambunan.

Bahasyim divonis 10 tahun penjara, Maruli 2,5 tahun, Humala 2 tahun, dan Gayus 7 tahun penjara.

Pemerintah berkomitmen memperluas akses keadilan bagi rakyat. Sejumlah langkah dilakukan, antara lain, penerapan teknologi informasi agar pengelolaan perkara makin efisien, mendorong peran lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bantuan hukum untuk masyarakat, menyelenggarakan sidang keliling hingga di daerah terpencil, serta pembebasan biaya beperkara bagi masyarakat tidak mampu.

Partai Amanat Nasional memutuskan menolak pembangunan gedung baru untuk Dewan Perwakilan Rakyat. PAN menilai tidak ada akuntabilitas dan transparansi dalam rencana pembangunan gedung senilai lebih dari Rp 1 triliun tersebut.

”Muncul kesan ada pihak tertentu yang diuntungkan dalam rencana pembangunan gedung itu. Akibatnya, rencana tersebut terlihat dipaksakan terlaksana dengan cara yang tak transparan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno, Senin (14/3) di Jakarta.