Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tidak ada satu pun dari 61 surat izin pemeriksaan kepala daerah yang saat ini berada di mejanya. Setiap surat yang masuk senantiasa ditandatangani hari itu juga. Terkait pemberitaan yang menyebutkan ada 61 surat izin yang masih menunggu persetujuannya, Presiden memerintahkan Jaksa Agung dan Sekretaris Kabinet untuk mencarinya.
Tim penyidik kepolisian bersama petugas dari instansi terkait masih meneliti dokumen wajib pajak dan dokumen putusan banding dari 19 perusahaan wajib pajak yang diduga terkait dengan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan.
Penelitian itu dilakukan untuk menemukan dugaan penyimpangan dalam proses banding melalui tanggapan dan uraian banding dari wajib pajak dan petugas pajak terkait dugaan tindak pidana pajak atau korupsi.
Kejaksaan Agung melansir data mengejutkan. Ternyata sejak tahun 2005 Presiden SBY belum mengeluarkan izin pemeriksaan 61 kepala daerah tersangkut perkara korupsi, baik sebagai tersangka maupun saksi. Akibatnya, pengusutan kasus korupsi di daerah berjalan di tempat.
Data itu terdengar sumbang di tengah kenyaringan komitmen antikorupsi yang selalu dipidatokan Presiden. Ternyata pemberantasan korupsi dikalahkan oleh sekadar alasan administrasi bernama surat izin presiden.
Somasi kembali dilayangkan, menolak pembangunan gedung DPR RI senilai Rp 1,138 triliun. Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gedung DPR, Selasa (12/4/2011), menyerahkan 75 lembar somasi menambahkan 600 lembar yang sebelumnya telah diberikan kepada Ketua DPR RI Marzuki Alie.
Meskipun tidak secara eksplisit, Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo akhirnya menanggapi hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi soal rendahnya nilai integritas layanan publik di Jakarta, Senin (11/4).
”Penilaian itu harus jelas indikatornya,” kata Fauzi dalam pidato sambutan pada acara Penyerahan buku Pustaka Anak Nusantara dan Dongeng Cerita Rakyat di Kantor Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin.
Menurut Fauzi, semakin terperinci indikator yang dipakai dan terkait erat dengan obyek penilaian, hasilnya akan sesuai dengan fakta di lapangan.
Anggaran penyediaan makanan dan minuman pejabat eksekutif dan legislatif Kota Bekasi tahun 2011 mencapai Rp 5,157 miliar. Nilai itu hampir 16 kali lipat anggaran pemberian makanan tambahan kepada anak balita kurang gizi dan penduduk miskin yang hanya Rp 325 juta.
Data ini tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi 2011. RAPBD ini disetujui pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, 16 Maret 2011. Namun, RAPBD masih dievaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi pengembalian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2010 oleh DPRD Jawa Tengah, Senin (11/4), Gubernur Bibit Waluyo menyatakan data yang dikoreksi DPRD itu segera diperbaiki tim penyusun. Setelah diperbaiki, LKPJ akan dikembalikan lagi kepada DPRD Jateng.
Koalisi Civil Society Organization APBN untuk Kesejahteraan Rakyat, Senin (11/4), mendaftarkan gugatan terhadap 13 pihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat. Gugatan tersebut dilayangkan setelah somasi yang mereka kirimkan ke pihak terkait tidak ditanggapi.
”Kita jangan aneh-aneh membandingkan dengan rakyat yang susah. Itu jelas berbeda. Apa kita harus tinggal di gubuk reot juga, becek-becekan, kita harus realistis."
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan membentuk tim terpadu untuk investigasi agen pengiriman tenaga kerja Indonesia ataupun agen dan pemerintah negara lain yang mempekerjakan TKI. Jika memang TKI diperlakukan tidak layak di negara tujuan, pemerintah akan mengambil kebijakan moratorium pengiriman TKI.
