Rabu (30/01), ICW dan YLBHI yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Mahkamah Agung untuk menyerahkan catatan hukum mengenai vonis Angelina Sondakh untuk Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Muda Pidana Khusus (Tuada Pidsus) Artidjo Alkostar.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendukung Mahkamah Agung untuk mendorong para hakim agar menjatuhkan vonis yang lebih sesuai, karena tren vonis tindak pidana korupsi (tipikor) akhir-akhir ini cukup rendah.

Selasa (29/01), Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali melakukan sidang ajudikasi sengketa informasi yang dimohon oleh ICW. Kali ini, termohon adalah Partai Demokrat yang diwakili oleh DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

Dalam sidang ini, Hinca mengaku bahwa Partai Demokrat bersedia memberikan seluruh informasi yang diminta oleh ICW, yaitu laporan keuangan dan laporan program kerja tahun 2010 dan 2011.

Tahapan pemilu pasca penetapan pasangan calon adalah dimulainya fase kampanye peserta pemilu. Proses kampanye merupakan bagian penting dalam tahapan proses pemilu. Tahapan kampanye  merupakan ruang yang dapat dimaksimalkan oleh peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk mulai menawarkan  visi, misi dan gagasan dalam kontek untuk merebut hati pemilih dalam kepantingan pemilu 2014 kedepan. Namun pada aspek lain, proses kampanye tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit dalam membangun proses keterpilihan tsersebut.

Koalisi Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), MTI, ILR, dan Pusako Universitas Andalas, sore ini mendatangi Komisi Yudisial (KY) agar mengeksaminasi vonis ringan Angelina Sondakh.

Koalisi antikorupsi mendorong KY melaksanakan seperti yang tertera dalam MoU KY dengan Mahkamah Agung (MA), untuk memeriksa putusan tersebut.

Sepuluh Partai Politik beserta nomor urutnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung di Pemilu tahun 2014 nanti. Strategi politik sudah mulai dirancang sekaligus dijalankan. “Logistik” politik berupa dana kampanye mulai ditimbun.

Asyiknya parpol lebih leluasa mengeruk sebanyak mungkin dana politik, ruang gelap transaksi mulai terjadi. Hal ini karena Peraturan KPU tentang Dana Kampanye peserta Pemilu 2014 belum ditetapkan hingga saat ini. KPU kecolongan ?

Release Bersama ICW dan FMGJ terkait kasus pengadaan barang di sekolah DKI Jakarta

Anggaran pendidikan di DKI Jakarta rawan korupsi. Hal ini karena masih minimnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas baik di tingkat Dinas Pendidikan maupun sekolah dalam tahap perencanaan maupun penganggaran.

Anggota badan pekerja dan peneliti hukum ICW Febridiansyah menjadi juara pertama lomba karya tulis ilmiah yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 17 Januari 2013 lalu ia menerima penghargaan itu.

Dengan tulisan berjudul berjudul “Senjakala Penuntasan Skandal Century”, yang dimuat di Harian Suara Pembaharuan, 14 Februari 2012 sebagai Salah satu pemenang, Febri menjadi juara I untuk kategori Karya Tulis Ilmiah Populer oleh Umum/Mahasiswa.

Komisi Informasi Pusat memutuskan Pemohon Indonesia Corruption Watch (ICW) berhak atas informasi data laporan keuangan tahun 2010 dan 2011 termohon dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Putusan itu diambil dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Ramly Amin Simbolon didampingi dua Anggota Majelis Komisioner Abdul Rahman Mamun dan Henny S. Widyaningsih di Kantor Sekretariat KIP Jakarta, Senin (28/1).