Status kawasan hutan selalu menjadi perdebatan tanpa ujung, terutama soal penegakan hukum dan kelestarian lingkungan, karena definisi kawasan hutan adalah landasan bagi penatagunaan dan pengelolaan kawasan hutan.
Pada Bulan Februari tahun 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian tentang definisi kawasan hutan dalam UU Kehutanan, yang dimohon oleh lima Bupati Kalimantan Tengah dan satu warga Palangkaraya.
Saya teringat Hoegeng, mantan Kapolri era 1968-1972, yang dengan amarah pernah bicara, ”Memangnya gaji polisi bisa untuk bermewah-mewah?” Di sisi lain yang sangat kontras, puluhan aset yang diduga dimiliki Irjen Djoko Susilo disita KPK.
Menurut estimasi KPK, DS yang berstatus tersangka korupsi dan pencucian uang ini memiliki kekayaan Rp 100 miliar. Sementara laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) DS per 2010 ketika menjabat Kepala Korlantas Polri ”hanya” Rp 5,62 miliar.
Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Putusan No. 45/PUU-IX/2011).
Maraknya kasus korupsi dalam bidang pengadaan barang/ jasa harusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk mengetatkan prosedur. Menyikapi hal ini, lahirlah inisiatif pengadaan lewat sistem elektronik, yang lazim disebut electronic procurement (e-procurement).
Namun, peningkatan kualitas pencegahan korupsi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan untuk meminimalisir kejahatan pengadaan barang/ jasa yang merugikan negara.
Koalisi Anti Mafia Hutan menolak Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P2H), karena RUU ini mempunyai banyak cacat yang nantinya malah merugikan masyarakat. Koalisi menilai RUU ini berbahaya dan dikhawatirkan malah melindungi mafia hutan yang sesungguhnya.
Indonesia Corruption Watch meluncurkan website www.opentender.net, website yang dikembangkan ICW untuk mengawasi jalannya pengadaan barang/ jasa secara elektronik, atau lazim disebut electronic procurement (e-procurement). Opentender.net menyimpan data dan kinerja e-procurement yang dilakukan pemerintah.
Indonesia Corruption Watch mendukung pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara elektronik, atau lazim disebut electronic procurement (e-procurement). Namun, e-procurement tetap perlu diawasi agar tidak terjadi korupsi. Maka, ICW meluncurkan metode pengawasan e-procurement yang dapat digunakan masyarakat untuk memastikan prosesnya berjalan terbuka dan bertanggungjawab.
