Penundaan Presiden Jokowi untuk menunda pengangkatan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri terus disoroti. Hari ini, di tengah ramainya warga Jakarta bercar free day, ada gerakan menolak penunjukan Komjen Budi Gunawan.

Gerakan ini dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil di depan pos Polisi Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (18/1/2015). Aksi ini menarik perhatian warga Jakarta yang sedang berCFDan. Terlebih karena gerakan ini tidak hanya berorasi tapi mengajak warga Jakarta untuk menandatangani petisi penolakan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menandatangin nota kesepahaman (MoU) dengan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan. MoU untuk saling memperkuat gerakan antikorupsi di Indonesia.  

Nota kesepahaman ditandatangani usai prosesi serah terima jabatan oleh  Ketua Umum Periode 2010 - 2014 Saleh P Daulay kepada Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Ketua Umum periode 2014-2018. Serah terima jabatan tersebut digelar di Hotel Aryaduta, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam (23/12).

Salah satu kemunduran besar partai politik di Indonesia adalah mandeknya sirkulasi elite karena dominasi yang terlalu besar dari ”pemilik”-nya. Hal itu terwujud dalam sentralisme kekuasaan, di mana proses pengambilan keputusan—termasuk dalam memutuskan pergantian jabatan tertinggi, yakni ketua umum—tidak berlangsung demokratis.

Kecenderungan ketua umum petahana untuk bertahan, dengan ”menyingkirkan” lawan tanding melalui upaya pemecatan pengurus partai yang dianggap sebagai batu sandungan, merupakan dinamika internal yang dapat kita amati secara telanjang.

Pemberantasan Korupsi dalam Bahaya 

UPAYA “PEMBUNUHAN” KPK MELALUI RUU KUHAP 

Setelah gagal memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2012 lalu, sejumlah oknum politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diam-diam mengambil kesempatan berupaya melemahkan dan bahkan “membunuh” KPK melalui proses penyusunan Undang-Undang (legislasi) di Parlemen. Salah satu peluang yang digunakan adalah melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau juga dikenal dengan RUU KUHAP.

• Apakah penetapan harga baru BBM dan LPG 12 Kg sudah melalui proses perencanaan dan perhitungan yang matang, bukan sekedar kebijakan jangka pendek yang tambal sulam?
• Apa dasar hukum dan dasar perhitungan kebijakan harga BBM dan LPG yang baru, bagaimana dengan regulasi yang sudah ada?
• Bagaimana dengan basis legalitas dikaitkan dengan mandat konstitusi, misalnya mengacu pada putusan MK No 2 tahun 2003 tentang JR UU Migas khususnya pasal 28?
• Dari sisi teknis dan mekanisme perhitungan harga, apakah penetapan harga baru ini sudah diputuskan secara prudent dan benar