-   HM Prasetyo gagal menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, reformasi institusi dan pemberantasan korupsi -

Pada 20 November mendatang, genap satu HM Prasetyo menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Salah prioritas kerja yang sepatutnya diselesaikan oleh HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung adalah penguatan pemberantasan korupsi, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan reformasi kejaksaan. HM Prasetyo telah nyata-nyata gagal memenuhi ketiga hal tersebut.

POKOK BERITA:

“KPK Tolak Revisi Undang-Undang”

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/18/387567/KPK-TOLAK-REVISI-UNDANG-UNDANG - Tempo, Rabu, 18 November 2015

Jakarta, antikorupsi.org (18/11/2015) – Wacana untuk melakukan revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul. Kali ini DPR lewat Ketua DPR Setya Novanto mendesak agar RUU KPK masuk kembali ke prolegnas 2016. Runtutan proses demi proses dalam upaya mengkebiri KPK dan agenda pemberantasan korupsi jelas menandakan bahwa upaya pelemahan ini penuh dengan muatan politis.

POKOK BERITA:

“DPR Pertanyakan Kelayakan Sejumlah Calon”

Jakarta, antikorupsi.org (17/11/2015) – Panitia seleksi (pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menyerahkan 18 nama ke presiden. Dari 18 nama yang diserahkan terdapat tiga calon yang tidak direkomendasikan, namun lolos untuk mengikuti  fit and proper test di DPR.

POKOK BERITA:

“Pertamina Serahkan Audit Petral ke KPK”

http://koran.tempo.co/konten/2015/11/16/387393/Pertamina-Serahkan-Audit-Petral-ke-KPK - Tempo, Senin, 16 November 2015

Jakarta, antikorupsi.org (13/11/2015) – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum berhasil menyelesaikan status calon kepala daerah yang berstatus terpidana bebas bersyarat yaitu Jimmy Rimba Rogi dan Yusak Yaluwo.

Terkait dengan hal tersebut, Koalisi Pilkada Bersih menggelar konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Jum’at (13/11/2015). Koalisi mendesak agar KPU jangan plinplan untuk mencoret calon kepala daerah bermasalah.

Jakarta, antikorupsi.org (16/11/2015) – Guru dan pejabat pemerintah daerah lainnya adalah jabatan yang rawan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 9 Desember mendatang. Pasalnya guru memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial bermasyarakat setempat. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada delapan modus politisasi guru yang selama ini biasa dilakukan menjelang pilkada.

Bertepatan dengan Hari Antikorupsi 9 Desember 2015, pemilu kepala daerah (pilkada) serentak 2015 akan digelar. Sama halnya dengan pemilu legislatif dan presiden, pilkada dibayangi terjadinya pelanggaran pemilu yang mengancam integritas pilkada. Harapan pilkada menjadi momentum konstitusional bagi rakyat untuk dipimpin kepala daerah yang baik, bersih, dan kompeten pun turut terancam.