Jakarta, antikorupsi.org (25/09/2015) – Rendahnya kesadaran partai politik dalam memberikan informasi kepada publik seperti laporan keuangan, struktur kepengurusan, dan kegiatan yang dilakukan seakan menjadi bumerang untuk parpol sendiri. Hal ini terbukti dengan diajukannya gugatan sengketa informasi di komisi informasi, dan tentu ini menyulitkan parpol itu sendiri. Meskipun demikian, tetap saja masih ada partai yang tidak ‘berani’ membuka laporan secara transparan kepada publik.

Jakarta, antikorupsi.org (23/09/2015) –Saat ini, para penegak hukum harus ijin terlebih dahulu kepada presiden jika mau memeriksa kasus pidana terhadap anggota MPR, DPR, dan DPD. Menanggapi persoalan ini, pengamat hukum dari Universitas Parahyangan Asep Warlan mengatakan, seharusnya terhadap pejabat negara lebih mudah dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dibandingkan masyarakat biasa. Karena seorang pejabat harus dapat menjaga kehormatan dan kewibawaannya.

POKOK BERITA:

“Jangan Terlena Kasus Gayus, Menkumham Diminta Bongkar Korupsi di Lapas”

http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/23/433803/jangan-terlena-kasus-gayus-menkumham-diminta-bongkar-korupsi-di-lapas – Metro TV News, Rabu, 23 September 2015

Jakarta, antikorupsi.org (22/09/2015) – Pemerintah –atau Pertamina—akhirnya memenuhi tuntutan ICW agar menurunkan harga gas elpiji. Mengutip tribunenews.com, (17/09/2015) pemerintah akhirnya menurunkan harga jual gas elpiji 12 kg.  Sudah sejak lama ICW berkali-kali menyodorkan hasil kajiannya ke pemerintah, serta meminta pemerintah menurunkan harga jual gas elpiji 12 kg.

Jakarta, antikorupsi.org (22/09/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly untuk bertindak tegas dalam mengusut kasus ijin keluarnya Gayus Tambunan dari Lapas Sukamiskin.

Jakarta, antikorupsi.org (18/09/2015) - BareskrimMabes Polri akan menyerahkan perkara mantan komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Pelimpahan kasus ini akan menjadi babak baru pada proses kriminalisasi BW.

Tren Pemberantasan Korupsi Semester I 2015

Indonesia Corruption Watch merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan pada kasus korupsi berstatus penyidikan periode Januari sampai Juni tahun 2015 (6 bulan). Catatan pentingnya, kinerja penegakan hukum masih dianggap belum maksimal.

Jakarta, antikorupsi.org (17/09/2015) – Permintaan kenaikan tunjangan DPR akhirnya dikabulkan oleh pemerintah melalui surat Menteri Keuangan (Menkeu) No S-520.02/2015. Cukup ironis, kenaikan tunjangan yang fantastis justru terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia semakin meninggi. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar buat kita, di mana komitmen kerakyatan yang seharusnya dimiliki pemerintah dan DPR? Padahal semenjak dilantik, masyarakat tidak pernah merasakan kerja-kerja DPR sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat.

POKOK BERITA:

“Mahkamah Konstitusi Bingung Baca Gugatan Kaligis”

http://koran.tempo.co/konten/2015/09/17/382929/Mahkamah-Konstitusi-Bingung-Baca-Gugatan-Kaligis - Tempo, Kamis, 17 September 2015