Antikorupsi.org, Jakarta, 14/01/16 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai harus lebih cermat dalam melakukan operasi tangkap tangan. Tersebarnya proses operasi dan identitas anggota DPR RI tidak seharusnya terjadi.

Hal itu dikatakan Lalola Easter, anggota Divisi Hukum & Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), “Ini harus dijadikan kritik terhadap KPK, bagaimanapun ia belum mendapat status hukum yang pasti,” katanya.

Antikorupsi.org, Jakarta, 14/01/16 – Operasi tangkap tangan perdana di era pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat dijadikan jawaban atas keraguan publik. Hal itu diungkapkan anggota Divisi Hukum & Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter.

“Rasanya masih terlalu dini jika dijadikan satu-satunya parameter keberhasilan,” tutur Lalola. Pimpinan KPK tetap harus menunjukan pembuktian lain, “Masih ada hal lain seperti pembenahan internal atau bahkan mengungkap kasus yang lebih besar dari ini.”

POKOK BERITA:

“KPK Kembali Tangkap Tangan Anggota DPR”

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebagai lembaga yang mewakili rakyat sudah seharusnya kewenangan yang dimilikinya para anggotanya digunakan sebesar–besarnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, kewenangan yang dimiliki oleh DPR seringkali disalahgunakan dan dan terjadi konflik kepentingan dari oknum anggota DPR untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Pimpinan KPK baru telah terpilih. Sebagian besar publik ragu, rekam jejak para pimpinan menjadi alasan.

Gedung itu berdiri kokoh. Warna merah putih yang mencolok segera menarik perhatian. Terhitung mulai Maret 2016, di gedung itulah para pimpinan KPK baru akan bekerja. Gedung yang berjarak tak begitu jauh dari gedung KPK sebelumnya itu diresmikan saat ulang tahun KPK yang ke- 12.

POKOK BERITA:

“Presiden Perkuat Komunikasi Pemerintah”

POKOK BERITA:

“Suryadharma Ali Diganjar Ringan”

POKOK BERITA:

“KPK Fokus Sasar Koruptor Kakap”

http://print.kompas.com/baca/2016/01/09/KPK-Fokus-Sasar-Koruptor-Kakap

Kompas, Sabtu, 9 Januari 2016

Kejagung Dapat Periksa Setya Novanto Tanpa Izin Presiden

Antikorupsi.org, Jakarta, 1/8/2016 – Grup Musik Sindikat Musik Penghuni Bumi (Simponi) akan telurkan album anyar. Berbagai isu sosial akan kembali dimuat dalam album yang rencananya berjudul “Kita Anak Semua Bangsa”.

Isu-isu yang akan dimuat diantaranya adalah anti-korupsi, anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak azasi manusia, dan lingkungan hidup. Rencananya isu tersebut akan dibagi ke dalam 10 lagu.