25 Apr
admin | 0 Comments
Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 14-20 April 2016

Moratorium Untungkan Siapa?

Pemerintah telah sepakat untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) atas proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, proyek itu dihentikan sementara sampai semua persyaratan dan perizinan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25 Apr
admin | 0 Comments
Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 7-13 April 2016

Memburu Koruptor BLBI

25 Apr
admin | 0 Comments
Alat Bukti Keterangan Ahli
Pembuktian di persidangan, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun beracara di Mahkamah Konstitusi, salah satu alat bukti yang sering dihadirkan dalam persidangan-selain alat bukti keterangan saksi dan surat-adalah keterangan ahli.
22 Apr
admin | 0 Comments
Buletin Anti-Korupsi: Update 22-4-2016

POKOK BERITA:


“Petinggi MA Diduga Terlibat Suap”

21 Apr
admin | 0 Comments
Buletin Anti-Korupsi: Update 21-4-2016

POKOK BERITA:


21 Apr
admin | 0 Comments
Perkaya Diri secara Tak Sah
Memperkaya diri secara tidak sah atau illicit enrichment merupakan salah satu bentuk perbuatan korupsi. Dalam perspektif ontologis atau keberadaan, perbuatan yang bersifat korup tidak dikehendaki oleh masyarakat. Sementara secara aksiologis atau dilihat dari segi nilai, perbuatan korupsi itu tidak cocok dengan nilai kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam bangsa beradab.
 
Memperkaya diri secara tak sah merupakan manifestasi keserakahan yang asosial. Sikap koruptif merupakan virus asosial dan menularkan perilaku koruptif multiefek.
20 Apr
admin | 0 Comments
Penanganan Perkara Dinilai Janggal, ICW Desak KPK Lakukan Supervisi Kasus Hotel Indonesia

Antikorupsi.org, Jakarta, 20 April 2016 – Indonesia Corruption Watch mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi atas penanganan perkara dugaan korupsi di kawasan Hotel Indonesia. ICW menilai terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara terkait pengembangan lahan itu.

20 Apr
admin | 0 Comments
KPK Harus Segera Supervisi Perkara Dugaan Korupsi Pengembangan Lahan di Kawasan Hotel Indonesia

KPK HARUS SUPERVISI PERKARA DUGAAN KORUPSI PENGEMBANGAN LAHAN

DI KAWASAN HOTEL INDONESIA

- Kejaksaan jangan “main-main” dalam penanganan perkara korupsi kelas kakap -

19 Apr
admin | 0 Comments
Buletin Anti-Korupsi: Update 19-4-2016

POKOK BERITA:


“Tersangka KPK Bupati Rokan Hulu Dilantik Hari Ini”

19 Apr
admin | 0 Comments
‘Panama Papers’ Harus Dijadikan Momentum Mendorong Etika Pejabat Publik

Antikorupsi.org, Jakarta, 15 April 2016 – Mencuatnya nama pejabat publik yang tercantum dalam dokumen ‘Panama Papers’ harus dijadikan momentum untuk mendorong etika pejabat publik. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo.

Subscribe to Subscribe to