Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Anton Bachrul Alam menyatakan, polisi akan serius menanggapi dan menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dana kredit ekspor di lingkungan Polri yang total nilainya Rp 59,1 triliun. Dalam pengawasan pelaksanaan kredit ekspor, katanya, ada tiga lembaga yang akan melakukannya, yakni Irwasum, Bareskrim, dan Divisi Propam.
Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie mengatakan, ide pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang seleksi hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tak tepat. Ide ini tak usah dianggap serius, katanya di kantornya, Jakarta, kemarin.
Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA di Kabupaten Grobogan senilai Rp 36 miliar, selangkah demi selangkah mengalami kemajuan.
Surat penetapan sebagai tersangka diteken pada Senin malamnya.
Komisi Yudisial (KY) akan memanggil paksa hakim perkara Mardijo cs dan Ismoyo cs, jika copy salinan putusan yang diminta KY tidak diberikan. Pemanggilan itu, akan dilakukan KY melalui Mahkamah Agung (MA), dan hakim yang menolak memberikan copy salinan, akan diberi sangsi berat.
David Nusa Wijaya, mantan Direktur Bank Servitia, yang menjadi buronan Tim Pemburu Koruptor ditangkap di San Francisco, Amerika Serikat. Terpidana delapan tahun penjara dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia itu telah tiba di Jakarta hari Selasa (17/1) pukul 12.30.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2006 dinilai masih diwarnai penggelembungan anggaran belanja barang, proyek, dan modal. Pemerintah Provinsi Sumut dianggap melanggar undang-undang karena sampai sekarang RAPBD belum dapat disahkan.
Bandung Institute of Governance Studies menyatakan, pengelolaan anggaran Kota Bandung masih jauh dari harapan. Pasalnya, perencanaannya tidak melalui prosedur yang semestinya. Selain itu, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung tidak mencerminkan keadilan karena lebih memihak pada kepentingan organisasi kemasyarakatan daripada kepentingan masyarakat umum.
Gagasan revolusioner Komisi Yudisial untuk menyeleksi ulang 49 hakim agung mulai mendapatkan perlawanan. Ikatan Hakim Indonesia
