Musyawarah Hakim Buntu Lagi; Tiga Hakim Ad Hoc Minta Ketua Majelis Diganti

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pecah menyusul kegagalan mereka bermusyawarah memutuskan kehadiran Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sebagai saksi. Karena musyawarah gagal untuk ketiga kalinya, tiga hakim ad hoc meminta agar ketua majelis hakim Kresna Menon diganti.

Pansus RUU Aceh Kembalikan Amplop

Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah mengembalikan amplop berisi uang pemberian Departemen Dalam Negeri sebesar Rp 245 juta. Hal itu sesuai dengan keputusan rapat pemimpin Pansus RUU Aceh pada 8 Mei lalu.

Tersangka Baru Kasus Mandiri

Kejaksaan Agung menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengucuran kredit pengadaan kapal kontainer dari Bank Mandiri-Commercial Banking Center Cabang Thamrin kepada PT Kirana Abadi Persada Lines.

Perburuan Harta Soeharto

Inilah kronologi pemburuan harta Soeharto.

Dana Triliunan Masih Nyangkut di Rekening Pejabat

Praktek ini sudah ada sejak Orde Baru.

Keputusan (untuk Keluarga) Presiden

Masyarakat Transparansi Indonesia mencatat 79 keputusan presiden bermasalah selama 1993-1998: 25 di bidang perindustrian dan perdagangan, 24 di bidang infrastruktur, dan 3 terkait dengan pemberian fasilitas untuk pejabat negara. Beberapa keputusan itu bermasalah karena dimaksudkan untuk keluarga presiden.

Pengadilan Rakyat untuk Soeharto Dimungkinkan

Jepang pernah menggelarnya untuk korban jugun ianfu.

BPK Siap Audit Harta Soeharto

Banyak tambang emas yang bisa menjadi obyek audit.

Menanti Hakim Agung yang Agung

Batas akhir pendaftaran calon hakim agung yang dibuka oleh Komisi Yudisial, pada 8 Mei 2006 lalu telah ditutup. Kekhawatiran akan sepinya peminat yang mendaftarkan diri ternyata tidak terbukti. Jumlah pendaftar mencapai 126 orang dari berbagai macam profesi. Di antara para kandidat calon hakim agung ini terdaftar 61 orang hakim karier yang mendaftarkan diri.

KPK Minta Soeharto Tetap Diproses Hukum; Pemaafan Tak Sepenuhnya Hak Negara

Langkah Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKPP atas diri mantan Presiden Soeharto terus memicu reaksi. KPK meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memproses Soeharto secara hukum.

Subscribe to Subscribe to