Tim koneksitas terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi dana Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Prajurit TNI Angkatan Darat.
Kejaksaan pada Selasa (13/6) resmi mengajukan permintaan banding atas putusan praperadilan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan penghentian penuntutan perkara Soeharto tidak sah.
Majelis hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi hingga Rabu (14/6) siang belum menentukan sikap terkait permintaan jaksa untuk menghadirkan Bagir Manan sebagai saksi.
Penunjukan langsung, kata pengacara terdakwa, disetujui Gubernur.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan adanya tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi dana pengadaan bus transjakarta koridor I jurusan Blok M-Kota. Namun, hingga kemarin KPK belum bersedia menyebutkan tersangka selain mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Rustam Effendi Sidabutar yang kini ditahan di Polda Metro Jaya.
PT Pertamina diberi waktu dua tahun untuk melakukan perubahan nyata dalam kinerjanya, terutama dalam pengembangan bisnis di hulu dan hilir migas, baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi hilir migas, Pertamina dituntut mampu berkompetisi dengan perusahaan multinasional.
Tahun ajaran baru selalu memunculkan masalah, terutama bagi orang tua calon murid baru. Permintaan, yang tidak berbanding dengan tempat yang disediakan, memaksa mereka berebut kursi di sekolah pilihan. Jika beruntung bisa lolos, masalah lainnya telah menunggu, yaitu rentetan biaya yang dikenal dengan dana sumbangan pendidikan harus dibayarkan kepada sekolah.
Sikap pro dan kontra terhadap rencana pemerintah untuk terus memajukan draf Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara semakin berkembang dan terus menghangat akhir-akhir ini.
Hari-hari ini, mungkin hari yang menyesakkan bagi tiga hakim ad hoc Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, I Made Hendra Kusumah, Dudu Duswara, dan Achmad Linoh. Betapa tidak, hukum ternyata mudah dibolak-balik. Kebenaran dan ketidakbenaran menjadi wilayah abu-abu yang mudah dijungkirbalikkan.