Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Aris Danuri mengaku pernah meminta PT Royal Standard untuk mengembalikan dana KPU sebesar Rp 505 juta. Royal Standard adalah rekanan KPU yang ditunjuk sebagai perusahaan pengadaan segel surat suara.
Rencana dikeluarkannya Instruksi Presiden tentang Pemberdayaan Instansi Terkait dalam Sistem Penanganan Laporan Korupsi masih menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat.
Pemerintah Propinsi Kalimatan Timur, pada tahun 2003 melalui Perusahaan Daerah, Melati Bhakti Satya telah mengadakan pembelian 5 (lima) pesawat GA-8 jenis Airvan yang diproduksi oleh Gippsland Aeronautic Australia, melalui PT Airvan Dirgantara Indonesia (ADI) selaku distributor pesawat tersebut untuk wilayah Asia Tenggara.
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia diperiksa sebagai saksi terkait dengan adanya penyelidikan KPK terhadap kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan peralatan berat yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat periode 2003-2004.
Darianus Lunggu Sitorus, terdakwa kasus korupsi penguasaan lahan seluas 80.000 hektar, mengaku pernah dimintai uang oleh jaksa penuntut umum M Jasman, senilai Rp 84 miliar. Uang itu dimaksudkan sebagai jaminan dan bahan untuk berbicara ke atasan yang menentukan arah persidangan tersebut.
Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan kemarin membuat nota kesepahaman tentang mekanisme kerja antara keduanya. Tujuannya adalah agar ada pengertian soal tugas dan kewenangan pengawasan kejaksaan.
Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menampik anggapan bahwa Pedoman Perilaku Hakim bukan untuk mengesahkan pemberian hadiah. Namun, desakan dari publik agar pedoman itu diubah kencang terdengar.
Dua saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum menilai proyek Indonesian Investment Year, yang dikomandani oleh mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Theo F. Tumehion, sarat pelanggaran. Hal itu disampaikan keduanya dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Theo sebagai terdakwanya.
Konsekuensi Menaati Perintah Pimpinan untuk Sukseskan HUT DKI
