Gerakan Masyarakat; Tuntutan Akuntabilitas LSM, Isu yang Berulang

Pada 14 April lalu, lembaga swadaya masyarakat Abdi Lestari Nusa menggelar seminar nasional di Jakarta. Acara itu mengambil tema Perlunya Mengaudit Sumber Dana Asing dan Agenda Kegiatan terhadap LSM yang Merugikan Rakyat, Bangsa, dan Negara RI.

Kejati Panggil Kwik

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI memanggil Kwik Kian Gie agar datang Kamis (26/4) pekan ini. Mantan menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/kepala Bappenas itu akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan Bank Dunia untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Ruki Tolak Pimpin KPK Lagi; Seleksi Ketua Baru Dimulai Mei

Masa kepemimpinan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berakhir Desember mendatang. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menyatakan menolak untuk dicalonkan kembali sebagai pimpinan KPK.

SBY: Saya Takut; Presiden Tangkis Kritik Tidak Tegas dan Peragu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjawab kritik yang menganggap dirinya pemimpin yang penakut, tidak tegas, dan peragu. Awalnya SBY mengaku bisa menerima kritik tersebut. Tetapi, jika kritik itu dinilai berlebihan, presiden merasa perlu memberikan penjelasan.

Polisi Akan Limpahkan Kasus Tanah PT PLN

Tim penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung akan melimpahkan tersangka berikut barang bukti kasus pengadaan tanah PLN Wilayah Babel ke Kejaksaan Tinggi Babel. Dalam kasus ini dugaan kerugian negara mencapai Rp 1,1 miliar.

Empat Calon Belum Laporkan Kekayaan Mereka

Mungkin karena tidak ada hartanya.

Kejaksaan Kaji Dokumen Impor Beras dari Vietnam

Tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan bukti berupa dokumen di Vietnam terkait dengan dugaan korupsi impor beras yang melibatkan mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Widjanarko Puspoyo.

MA Belum Pernah Tangani Hakim Nakal

Komisi Yudisial (KY) hingga kini sudah merekomendasikan 18 hakim yang diduga melanggar kode etik atau melakukan penyimpangan agar diberi sanksi oleh Mahkamah Agung atau MA, sesuai perundang-undangan. Tetapi, hingga kini belum satu pun rekomendasi KY yang ditindaklanjuti MA.

Tim Sukses Calon Presiden Terima Dana Rokhmin

Amien Rais mengakui, sementara tim sukses Yudhoyono membantah.

Tak Mau Jadi Lumrah

Menteri BUMN Sugiharto tak ingin perusahaan milik negara di bawah kementeriannya sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, perlu dikembangkan sebuah sistem untuk mencegah agar KKN tak telanjur menjadi hal yang lumrah.

Subscribe to Subscribe to