Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengambil posisi pasif dalam menyikapi kasus aliran dana dari Departemen Kelautan dan Perikanan ke sejumlah anggota DPR. Mereka juga sepakat untuk tidak mengadukan persoalan ini ke Badan Kehormatan atau BK DPR karena belum ditemukan adanya dugaan pelanggaran dari sisi kode etik.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta memberhentikan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, terkait kasus penggunaan rekening Departemen Hukum dan HAM untuk menerima transfer uang Tommy Soeharto sebesar Rp 90 miliar dari Banque Nationale de Paris et de Paribas (BNP Paribas) cabang London.
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) segera mengumpulkan keterangan tentang kemungkinan pelanggaran kode etik advokat oleh Kantor Hukum 'Ihza and Ihza', kantor advokat yang mengurus pencairan uang Tommy Soeharto dari Bank Paribas Cabang London.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pejabat Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Arken Tarigan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Kepala Subdirektorat Imigrasi Kedutaan Besar Indonesia itu ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan April ini.
Kasus dugaan korupsi penjualan dua kapal tanker raksasa Pertamina (very large crude carrier/VLCC) terus diselidiki Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Senin kemarin, Kejaksaan Agung menggelar perkara kasus dugaan korupsi VLCC, sementara KPK memeriksa Deputi Direktur Perkapalan Pertamina Adi Wibowo.
Kasus dugaan korupsi impor beras yang melibatkan Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo terus bergulir. Kejaksaan Agung menetapkan para tersangka baru. Setidaknya ada dua calon tersangka baru akan ditetapkan dalam waktu dekat, yang berasal dari saksi-saksi yang telah diperiksa Kejaksaan Agung.
Saat ini ada 1.850 peraturan yang tumpang tindih dan 388 jenis pelayanan. Pembenahan peraturan dan sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang harus diselesaikan dalam reformasi birokrasi.
Jika mereka pejabat negara, itu masuk dalam ketentuan gratifikasi.
Lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization belakangan mulai dipertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya.
