Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar para pejabat, baik pusat maupun daerah, tidak berstudi banding ke luar negeri (LN). Kunjungan ke luar negeri hanya boleh dilakukan jika sangat bermanfaat.

Menurut dia, para pejabat, terutama kepala daerah, harus berhemat. Batasi kunjungan ke luar negeri, kecuali bermanfaat tinggi untuk kepentingan tugas. Lakukan penghematan biaya perjalanan. Studi banding yang dicari-cari, saya kira tidak perlu. Ini masalah penghematan biaya perjalanan, tegasnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2007 di Jakarta kemarin.

Instruksi itu disampaikan SBY di depan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Menurut dia, sejak dulu dirinya ingin melakukan efisiensi. Karena itu, saya mengeluarkan instruksi presiden bahwa kunjungan pejabat, presiden, wakil presiden, para menteri, dan pejabat-pejabat negara ke daerah dilakukan seefisien mungkin, ungkapnya.

SBY menegaskan, kunjungan-kunjungannya ke daerah tidak akan memberatkan daerah. Kalau ada fasilitas akomodasi mes, penginapan, atau wisma, gunakan. Kalau ada fasilitas yang seperti itu, tidak harus menggunakan fasilitas yang lain, katanya.

Untuk keamanan, kata dia, memang ada aturan yang berlaku secara internasional mengenai pengamanan VVIP bagi presiden dan wapres. Hal itu tidak hanya berlaku di Indonesia dan tidak mengada-ada. Pengamanan tersebut harus proper, tepat, dan betul-betul mengamankan secara langsung. Biayanya pun bukan biaya daerah, ajukan kepada pusat. Saya pertegas, saya sudah menyampaikan kepada panglima TNI dan Kapolri mengenai biaya-biaya pusat. Daerah hanya menanggung biaya yang dihajatkan, jelasnya.

Selama dua tahun terakhir, SBY mengaku sudah menghemat. Anggaran 2005 bisa disisakan Rp 50 miliar dan anggaran 2006 dihemat Rp 68 miliar. Mari kita belajar berhemat sesuai kepantasan dan kepentingan kita, ujarnya. (tom/sof)

Sumber: Jawa Pos, 4 Mei 2007
-------------
Presiden Minta Para Pejabat Berhemat

Penelusuran Tempo di daerah menunjukkan hal sebaliknya. Untuk menyambut Presiden, dibutuhkan Rp 1,5 miliar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi agar kunjungan para pejabat, termasuk presiden, wakil presiden, dan para menteri, dilakukan dengan biaya seefisien mungkin. Jangan melakukan kegiatan protokoler yang tidak perlu dan boros, kata Presiden dalam acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2007, yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara kemarin.

Kalau ada mes atau penginapan, gunakan itu, Presiden menambahkan, sambil mencontohkan kunjungan yang ia lakukan ke Manggarai, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu. Saya pakai mes bupati. Itu nyaman dan saya tidur nyenyak. Karena itu, ia mengaku kaget saat sebuah koran memberitakan biaya perjalanan dalam negeri Presiden sangat tinggi.

Padahal, Presiden melanjutkan, daerah sudah menganggarkan sendiri biaya itu meski kunjungan Presiden belum tentu jadi. Selain itu, katanya, Biaya pengamanan inti presiden harusnya dimintakan ke pusat, bukan ditanggung daerah.

Kontras dengan instruksi penghematan itu, penelusuran Tempo di daerah menunjukkan hal sebaliknya. Di Wonogiri, Jawa Tengah, misalnya, pemerintah setempat berkukuh menganggarkan biaya Rp 1,5 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyambut kunjungan Presiden Yudhoyono pada Juni mendatang.

Semula diajukan Rp 1,7 miliar, tetapi dirasionalisasi menjadi Rp 1,5 miliar, kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wonogiri Hamid Noor Yasin. Dan bertentangan dengan pernyataan Presiden, lebih dari sepertiga anggaran penyambutan itu, yakni Rp 529 juta, akan digunakan untuk membiayai ongkos pengamanan Presiden, termasuk pengamanan inti.

Bupati Wonogiri Begug Purnomosidi menilai anggaran untuk menyambut Presiden Yudhoyono, yang akan meninjau lokasi pembangunan Museum Karst Internasional di Kecamatan Pracimantoro, itu tidak terlalu besar. Dia menyebutkan dana itu sebagai pancingan agar pemerintah pusat mengucurkan dana lebih besar untuk Wonogiri. Dengan kedatangan Presiden, kami berharap pengajuan dana untuk program pengembangan kawasan yang nilainya ratusan miliar disetujui.

Berbicara di hadapan para pemimpin daerah, Presiden menjelaskan delapan prioritas rencana kerja pemerintah 2008 dan delapan sasaran millennium development goals yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya optimistis pemerintah dapat mencapainya asalkan pemerintah pusat dan daerah tidak saling lempar tanggung jawab.

Presiden juga memberikan arahan khusus agar pemerintah daerah menyusun rencana kerja pembangunan daerah untuk 2008 secara tajam, realistis, dan tidak boros. Jangan membangun gedung bermewah-mewah melebihi fungsinya. Jangan juga memboroskan anggaran untuk mobil-mobil, katanya.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono mengatakan, untuk mencapai target pengurangan kemiskinan dan pengangguran, alokasi anggaran harus cukup tajam untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran yang tidak terlalu penting akan digeser ke prioritas-prioritas pemerintah tersebut. BADRIAH | KURNIASIH BUDI | IMRON ROSYID

Sumber: Koran Tempo, 4 Mei 2007