Jakarta, 30 Maret 2026

Kepada Yth.
1. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto
2. Ketua dan Pimpinan DPR Republik Indonesia
di Tempat

PERNYATAAN SIKAP

KOALISI MASYARAKAT SIPIL

USUT TUNTAS PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYIRAMAN AIR KERAS KEPADA ANDRIE YUNUS

Jakarta, 13 Maret 2026

ICW bersama KOPEL dan PATTIRO melakukan pemantauan terhadap 63 calon Komisioner Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030. Hasilnya, 13 calon patut diduga memiliki afiliasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan/ atau kelompok bisnis. 

Pati, 25 Januari 2026 - Indonesia Corruption Watch (ICW) berpartisipasi dalam kegiatan Rembuk Warga Pati yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.

Tiga warga negara mengajukan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) melawan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) terkait pemenuhan pendidikan dasar bebas biaya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengajukan permohonan informasi terkait pengadaan mobil pikap. ICW menilai bahwa pengadaan yang dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sangat tertutup dan bahkan telah bermasalah sejak proses perencanaan.

Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Kepala Kepolisian Indonesia Listyo Sigit Prabowo belum  lama ini meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Kepolisian Republik Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa seluruh SPPG tersebut dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari, organisasi yang menaungi istri anggota kepolisian.

Pada 15 Februari 2026 lalu, Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar diketahui mendapatkan fasilitas berupa jet pribadi dari Oesman Sapta Odang (OSO), Ketua Umum Partai Hanura. Fasilitas tersebut ia dapatkan ketika berkunjung ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan untuk menghadiri peresmian Balai Sarkiah milik OSO dengan dalih efisiensi waktu.

Saat pro/kontra komedi “Mens Rea” Pandji Pragiwaksono berlangsung, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) makin menguat dalam diskursus politik nasional. Alasan yang dikemukakan hampir selalu sama: pilkada langsung dianggap mahal, rawan konflik, dan memicu politik uang. Namun, di balik argumen efisiensi tersebut, terdapat persoalan yang lebih mendasar dan jarang dibedah secara jujur, yakni mens rea atau niat sesungguhnya dari gagasan pilkada via DPRD.