Aulia Pohan mencabut berita acara pemeriksaan keterlibatan Paskah Suzetta.

Press Release

BAPPEPAM-LK DITENGAH KEPENTINGAN PUBLIK

UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 4 mengamanatkan pentingnya menjaga integritas pasar demi MELINDUNGI KEPENTINGAN PEMODAL DAN MASYARAKAT. Integritas pasar yang diatur menyangkut tata laksana tiga pilar pasar, yaitu dari sisi suply (sahamnya); Good Corporate Governance, dari sisi demand (perdagangannya): Good Market Governance dan dari sisi Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Menyikapi kegundahan para guru akan hasil sertifikasi, Indonesia Corruption Watch mengadakan diskusi guna membahas hal tersebut bersama pihak terkait. Dalam diskusi itu hadir Rektor Universitas Negeri Jakarta Bedjo Sujanto dan sejumlah perwakilan guru dari Kabupaten Serang. Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Ade Irawan itu, sejumlah perwakilan guru mempertanyakan langsung kepada Bedjo selaku koordinator program sertifikasi guru rayon sembilan mengenai realisasi program sertifikasi.

Setelah beberapa nama anggota DPR terseret kasus korupsi, akhirnya pada 3 Juli 2008 DPR dalam hal ini komisi III melakukan koordinasi tertutup dengan KPK di gedung DPR. Pertemuan tersebut memunculkan multi persepsi dari berbagai kalangan. Mengingat Komisi III adalah refresentasi dari seluruh anggota DPR dalam berkoordinasi dengan KPK.

Ditengah kisruh PT Adaro Energy dengan Beckkett Pte Ltd, Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar konferensi pers dengan sejumlah wartawan media nasional di markas ICW. Konferensi pers yang dimoderatori oleh Agus Sunaryanto (ICW) menghadirkan pembicara Teten Masduki (ICW) dan Yanuar Rizky (pengamat dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, OPSI). Dalam kesempatan itu Teten mengatakan pada wartawan bahwa dalam kasus Adaro terdapat permasalahan public, sehingga ICW merasa perlu turut melakukan pemantuan masalah tersebut guna meminimalisir potensi korupsi dalam kasus tersebut.

Dua dari Delapan Orang yang Buron Masih Aktif di Legislatif

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengatakan, pihaknya akan mempelajari kemungkinan memotong gaji pejabat, seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Malaysia, terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Menkum HAM Andi Mattalatta mengusulkan perlunya pembatasan jumlah maksimal sumbangan dana kampanye capres yang berasal dari kas partai politik. Menurut dia, tanpa pembatasan, pintu parpol bisa menjadi celah money laundering dengan memanfaatkan agenda pilpres.

Penyesalan memang selalu datang belakangan. Hal itu dirasakan mantan Dubes RI di Malaysia Rusdihardjo saat menanggapi putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonisnya dua tahun penjara atas tindak pidana korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Tak kuasa menahan sedih, air mata pun bergulir dari kedua mata mantan orang nomor satu di Polri itu.

Mantan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Yusuf Emir Faisal akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).