Bisa Diikuti Pengusutan KPK

Sejumlah anggota panitia angket BBM DPR tak ingin kinerja tim investigasi kebijakan energi itu diintervensi berbagai pihak. Karena itu, salah seorang pengusul hak angket Dradjad Wibowo berharap proses kerja panitia angket bisa dibarengi dengan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyelewengan di bidang perminyakan.

Kejaksaan Geledah Kantor Pusat PT Pos

"Kalau tidak kooperatif, langsung kami panggil paksa."

KPK Ikut Awasi Audit Dana Kampanye

Anggota Dewan bisa dibatalkan keanggotaannya.

Pencabutan BAP Aulia Tak Berpengaruh

Komisi Pemberantasan Korupsi menilai pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan seperti yang dilakukan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan tak akan banyak berpengaruh.

Pengutang Kakap Nakal Terancam Paksa Badan

Sempat terganjal masalah hukum.

Artalyta-Urip Susun Skenario Bohong

Polisi membantah tahanan boleh memakai telepon seluler.

Tiga Bulan, BPN Harus Basmi Calo

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempunyai target khusus terhadap reformasi pelayanan pengurusan sertifikat tanah. Paling lama tiga bulan, kantor agraria di daerah harus mampu menghapus praktik percaloan yang selama ini telanjur melekat di kantor tersebut.

Gus Dur Siap Diperiksa
Pengurus PKB Saling Lempar Tudingan Terkait Yusuf Emir Faisal

Ketua Umum Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB KH Abdurrahman Wahid dan Bendahara PKB Aris Junaidi mengaku siap dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pernyataan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa atau F-KB DPR, Yusuf Emir Faisal.

Aulia Pohan Akui Ketahui Pemakaian Dana ke DPR

Mantan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia atau BI, Aulia Tantowi Pohan (63), mengakui mengetahui penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 miliar. Dana itu untuk bantuan hukum kepada lima mantan pejabat BI dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Dua Kubu PKB Bantah Terima Uang Yusuf

Yenny Wahid menuduh kubu Muhaimin.

Subscribe to Subscribe to