Lima pimpinan lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar reuni. Taufiequrachman Ruki, Amin Sunaryadi, Tumpak Hatorangan Panggabean, Sjahruddin Rasul, dan Erry Riyana Hardjapamekas mendatangi gedung KPK kemarin (31/7) untuk mengumumkan perubahan kekayaannya.
Usai sudah pelarian Hartono Tjahjadjaja. Terpidana 15 tahun kasus pembobolan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Senen dan Pasar Tanah Abang senilai Rp 180,55 miliar itu akhirnya harus mendekam di tahanan setelah buron selama hampir tiga tahun. Dia ditangkap petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Plasa Senayan kemarin (31/7).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menindaklanjuti pengakuan anggota DPR periode 1999-2004 Hamka Yandhu bahwa koleganya di Komisi IX menikmati aliran dana Bank Indonesia (BI). Untuk itu, seluruh anggota Komisi IX yang berjumlah 52 orang akan menjalani pemeriksaan.
Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini mengaku tidak terpengaruh, kendati Hamka Yandhu, bekas koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat, kembali menegaskan bahwa dirinya menerima duit suap Bank Indonesia Rp 300 juta.
Bak layang-layang, negeri ini gagal menjangkau tingginya langit biru. Telanjur diremas patologi korupsi yang menjauhkannya dari visi mulia (reformasi). Kehancuran negara akibat KKN pada stadium mengerikan (Bdk Rosse-Ackerman, 1999).
Staf Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Dirjen Pajak Darmin Nasution menyatakan bahwa sumbangan pengusaha ke parpol akan mengganggu penerimaan pajak 2009 (Sabtu, 26 Juli 2008). Juga Ketua Apindo Sofwan Wanandi menguatkan pernyataan Dirjen Pajak tersebut dengan mengatakan, setelah BUMN dilarang menyumbang untuk parpol, pengusaha akan menjadi tumpuan utama bagi parpol untuk memperoleh dana.
Kejaksaan Tinggi Maluku menahan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku Aloysia Maria Ulahayanan dan bekas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Rukyah Marasabessy, Selasa lalu. Kedua pejabat yang disangka melakukan korupsi itu dijebloskan ke Rumah Tahanan Waiheru.
Terungkapnya 52 nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang menerima dana Bank Indonesia di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Senin lalu, berdampak serius pada lembaga. Pimpinan DPR akan mengundang pimpinan fraksi dan Badan Kehormatan untuk mengambil sikap, termasuk kemungkinan penonaktifan anggota yang terlibat.
Wacana hukuman mati bagi koruptor akhir-akhir ini mencuat setelah hakim tipikor menjatuhkan vonis terhadap terdakwa ART hanya lima tahun.
