Koalisi Pendidikan Waspadai RAPBN 2009

Bertempat di gedung Indonesia Corruption Wacth (ICW), Jum’at (15/08) sekitar jam 10 pagi, koalisi pendidikan yang terdiri dari ICW, FITRA dan perwakilan orang tua siswa menyelenggarakan konferensi pers guna menyikapi RAPBN 2009 terkait pemilu 2009. Konferensi yang dimoderatori oleh Ade Irawan (ICW) ini lebih menyikapi prioritas anggaran dari sejumlah kementrian/ lembaga. Sejak 2005 Depdiknas menempati urutan pertama yang memperoleh alokasi anggaran disusul Departemen pertahanan.

BPK: Perluas Pengusutan Dana BI;Manipulasi pembukuan mirip kasus Enron

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mendesak aparat penegak hukum mengusut berbagai pelanggaran hukum yang menyertai dugaan suap Bank Indonesia. "Dari sudut pandang audit, kasus tersebut meliputi empat bentuk kejahatan," kata Anwar dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-63, Ahad lalu.

Golkar Coret Caleg Bermasalah

DPP Partai Golkar memastikan mencoret 20 nama kadernya yang terindikasi terlibat masalah hukum dan korupsi dari daftar calon anggota legislatif sementara DPR. Partai berlambang beringin itu juga tidak memasukkan empat nama menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu menjadi calon anggota DPR.

KPK Kejar Pengakuan Suap Condro

Terima Rp 500 Juta setelah Bahas Deputi BI

Tiga Hakim Tipikor Diteror

Menjadi hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor bukan hal mudah, terlebih jika terdakwa yang diadili adalah orang yang memiliki uang dan kekuasaan. Tiga hakim Pengadilan Khusus Tipikor diteror pria berbadan tegap yang mengikuti mereka pada akhir Juli lalu.

Menhuk dan HAM: Kerja Sosial Efektif jika Ditonton

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta mendukung diterapkannya hukuman tambahan kerja sosial bagi narapidana kasus korupsi. Pasalnya, ketentuan tersebut memang sudah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RUU KUHP.

KPK Harus Segera Bergerak; Agus Condro Sudah Lama Cerita Merasa Bersalah

Masyarakat Profesional Madani meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera bergerak efektif dan komprehensif, membongkar skandal transaksional yang terjadi di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.

Perlindungan Kesaksian Hamka Yandhu

UNTUK menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif. Caranya adalah memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan hal-hal yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana serta melaporkannya kepada penegak hukum.

Dianggap Berjasa, Puteh Dapat Remisi

"Pemberian remisi kepada Puteh tidak menyalahi aturan."

Komisi Antikorupsi Teliti Pengakuan Agus Condro

Ada tujuh anggota Fraksi PDI Perjuangan saat uang diserahkan.

Subscribe to Subscribe to