Komitmen Mahkamah Agung (MA) memberantas korupsi perlu pembuktian. Sebab, pemberantasan korupsi tidak hanya terkait perkara di lembaga peradilan, namun juga berkaitan dengan pembersihan di internal MA.

''Harus ada indikator yang konkret, tidak hanya dengan pernyataan-pernyataan untuk membuktikan komtmen,'' kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah, Minggu (25/1). Dia menyebutkan, perlunya tindakan pemberantasan korupsi dalam 100 hari pertama kinerja Harifin A. Tumpa sebagai nakhoda MA yang baru.

Departemen Keuangan melansir 260 rekening liar dari berbagai departemen dan lembaga negara. Rekening itu tersebar di Mahkamah Agung 102 rekening, Departemen Hukum dan HAM 66 rekening, Departemen Dalam Negeri 36 rekening, Departemen Pertanian 32 rekening, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21 rekening, dan Badan Pelaksana Migas 2 rekening. Departemen dan lembaga tersebut dinilai tidak transparan dan tidak dapat menjelaskan status rekening-rekening itu.

Japan Railway East dalam Global 500: The World’s Largest Corporations 2008 menempati peringkat ke-343, dengan laba 1,67 miliar dollar AS (kinerja 2007). Kapankah perusahaan kereta api satu-satunya di negeri ini, PT Kereta Api, bisa sedigdaya itu?

Ada istilah menarik yang muncul dalam berbagai forum online terkait tingginya tingkat ”bolos” wakil rakyat di DPR.

Penyidik Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan Made Astawa Rai, Deputi I Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, sebagai tersangka korupsi.

Upaya sejumlah pengadilan negeri menutup rekening liar di lembaga mereka tidak akan menghentikan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus ini.

Gubernur Sumatera Selatan (saat itu) Syahrial Oesman meminta pengusaha Chandra Antonio Tan untuk mengurus anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Syahrial juga minta Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Musrif dan mantan Sekda Sumsel Sofyan Rebuin menemani Chandra ke Jakarta.

”Bagaimana bisa sekretaris jenderal mengawasi menteri.”

Komisi Pemberantasan Korupsi akan merekomendasikan perbaikan pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) sehingga tidak ada lagi penyimpangan dalam penggunaannya. "Untuk ke depan, kami tidak ingin mendengar lagi ada penyimpangan Dana Abadi Umat,” kata Mohammad Jasin, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, saat dihubungi kemarin.

Pemerintah juga diminta melakukan moratorium pendirian yayasan.

Hasil penelitian Brookings Institution dan Freedom Institute menunjukkan, yayasan milik pemerintah rawan menjadi ladang korupsi. Dari sejumlah kasus korupsi yang mencuat, yayasan lazim digunakan sejumlah pejabat untuk menilap duit negara. "Pengurus yayasan biasanya diduduki pejabat pemerintah," kata salah seorang peneliti, Lex Rieffel, dalam pemaparan hasil penelitiannya di Jakarta kemarin.

Triliunan rupiah diindikasikan mengalir ke para pejabat daerah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan siap bila Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dirinya dalam kasus dugaan penyelewengan upah pungut pajak di Provinsi DKI Jakarta.