Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998, yang menekankan pentingnya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Indonesia Corruption Watch kembali menyelenggarakan Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2024. Tahun ini, ICW bekerja sama dengan Balebengong menggelar rangkaian dan puncak acara AKJA di Dharma Negara Alaya (DNA) Art & Creative Space, Denpasar Utara, Bali pada Sabtu dan Minggu, 20 - 21 September 2024. Dengan mengangkat tema “Resonansi Suara Warga”, AKJA merupakan salah satu bentuk penghargaan yang ICW didedikasikan untuk karya - karya para jurnalis yang aktif meliput isu korupsi di berbagai daerah.
Indonesia Corruption Watch mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh jurnalis yang telah berpartisipasi dan mendaftarkan karya jurnalistik dalam Anugerah Karya Jurnalistik Antikorupsi (AKJA) 2024. AKJA tahun ini kembali dilaksanakan secara regional untuk karya jurnalistik dari Aceh, Sumatera Utara, Banten, NTT, Kalimantan Timur, dan Bali. Hingga pendaftaran ditutup, total ada 41 karya yang masuk dan terdaftar dalam AKJA 2024.
Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja melansir daftar nama kandidat-kandidat yang dinyatakan lolos tes profile assessment. Dari 40 nama yang sebelumnya dinyatakan lolos tes kompetensi, kali ini Pansel kembali memangkas setengah diantaranya. Sehingga tersisa masing-masing 20 nama untuk calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK.
Momentum untuk mengembalikan citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mata publik kembali hilang. Hal ini menyusul setelah pada hari Jumat, 6 September 2024 lalu, Dewan Pengawas hanya memberikan sanksi ringan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron. Sebagaimana diketahui, Ghufron hanya diberikan teguran tertulis agar dirinya tidak mengulangi perbuatannya dan pemotongan gaji sebesar 20 persen selama 6 bulan.
Kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan Transparency International Indonesia melalui Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Di mana, skor Indonesia sama seperti tahun sebelumnya, yakni, 34 dan peringkatnya merosot dari 110 ke 115. Bila dibandingkan dengan perolehan skor sembilan tahun lalu atau saat awal Presiden Joko Widodo dilantik, maka IPK Indonesia praktis stagnan atau berjalan di tempat.
Request for Interest/ Quotation - Deadline Submission Penawaran: 26 September 2024
Pada hari ini, Senin, 2 September 2024, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan gas air mata di Kepolisian Republik Indonesia. Adapun secara spesifik, terdapat 2 (dua) proyek pengadaan gas air mata yang menjadi objek dari laporan ini, antara lain pengadaan Pepper Projectile Launcher Polda Metro Jaya Berikut Pengiriman APBN T.A.
Situasi demokrasi yang genting di Indonesia berjalan beriringan dengan situasi pemberantasan korupsi yang buruk. Indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2023 berada di angka 34 atau peringkat 115 dari 180 negara. Lembaga penegak hukum yang diamanahi menindak kasus korupsi justru terlibat dalam pusaran praktik rasuah. Hal yang sama terjadi pada trias politika, atau tiga pilar demokrasi, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Potret legislasi ugal-ugalan dan kontroversi tindakan bernuansa konflik kepentingan banyak dipertontonkan.
