Pertamina siap mengikuti proses penyelidikan KPK.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh mempersilakan dilakukannya pengusutan secara tuntas kasus dugaan suap dari perusahaan timbal asal Inggris kepada bekas pejabat Kementerian Energi dan PT Pertamina (Persero).
Ada kabar soal "guyuran" buat polisi, jaksa, dan hakim.
Tim independen yang dibentuk Kepala Kepolisian RI telah mengantongi bukti-bukti untuk mengungkap keberadaan mafia hukum dalam penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan. "Semuanya adalah bukti penting dan strategis," kata Denny Indrayana, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
Denny mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di Jalan Juanda, Jakarta, kemarin sore. Namun ia enggan menyampaikan apa saja bukti penting tersebut.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mengungkapkan bahwa mafia hukum di balik kasus Gayus Tambunan tak hanya melibatkan polisi dan jaksa, sebagaimana dilaporkan Komisaris Jenderal Susno Duadji. "Tapi juga hakim dan advokat," kata anggota Satuan Tugas, Mas Achmad Sentosa, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu lalu.
Menurut Mas Achmad, indikasi itu dilihat dari sejumlah kejanggalan, mulai penyelidikan hingga vonis kasus tersebut. "Kejanggalan yang paling jelas adalah pembukaan pemblokiran yang didasari keterangan Andi Kosasih dan petunjuk jaksa," ujarnya.
Cerita terbongkarnya praktek ilegal Innospec Limited di Indonesia bermula dari investigasi yang dilakukan seorang wartawan dari Inggris. Dari temuannya, terkuak praktek suap oleh produsen timbal asal Inggris itu kepada sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta petinggi PT Pertamina (Persero).
"Kami menunggu bahan-bahan hasil proses hukum di sana."
Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan menelusuri dugaan suap bekas pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT Pertamina (Persero) dari produsen timbal asal Inggris.
"Saat ini kami sedang mengumpulkan bahan keterangan (soal kasus itu)," ujar Kepala Pelaksana Harian KPK Haryono Umar kepada Tempo kemarin.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menemukan banyak sekali penyimpangan atau pelanggaran penggunaan hak/diskresi yang dimiliki aparat penegak hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim, khususnya diskresi untuk menahan dan menjatuhkan hukuman. Polisi dan jaksa juga terlalu mudah menahan orang. Hakim memidana tidak sesuai dengan rasa keadilan pula.
Fenomena korupsi yang diduga dilakukan aparat pajak, Gayus HP Tambunan, yang menjadi makelar kasus pajak senilai Rp 25 miliar, sangat memalukan. Hal ini menunjukkan kebobrokan dan praktik kotor yang terjadi kepada aparatur pemerintahan.
Perilaku kotor dan koruptif seperti itu, menurut mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif di Jakarta, Minggu (28/3), adalah penyimpangan dan pengkhianatan serius terhadap Pancasila dan bangsa.
Hari gini tidak bayar pajak! ”Apa kata dunia?” Slogan resmi imbauan membayar pajak ini mungkin akan dibaca secara sinis pascakasus dugaan mafia pajak terungkap.
Seorang pegawai biasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak diduga memiliki rekening mencurigakan hingga Rp 25 miliar, tinggal di rumah mentereng, gonta-ganti mobil mewah, dan bahkan ”kabur” ke luar negeri.
Meski Gayus HP Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang terkait kasus makelar kasus di Kepolisian Negara Republik Indonesia diduga melarikan diri ke luar negeri, bukan berarti tak ada yang bisa dipetik dari kasus itu. Bahkan, belajar dari perkara Gayus, perlu dipikirkan pemeriksaan kekayaan dan pemberlakuan pembuktian terbalik untuk harta pegawai perpajakan dan penegak hukum lainnya.
Krisna Pribadi, Kepala Seksi Travel Cheque Bank Internasional Indonesia menyatakan bahwa cek yang dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 merupakan pesanan dari Artha Graha. Pembagian cek itu dilakukan setelah Miranda S. Goeltom terpilih sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juni 2004.
