Terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) Hengky Samuel Daud meninggal. Dia mengembuskan napas terakhir di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (1/6) pukul 21.30 karena serangan jantung. Meski secara otomatis pidana terhadap Hengky gugur, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tetap akan menggugat kerugian negara.

''Dia meninggal di rumah sakit. Tapi, KPK akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menarik uang ganti rugi,'' kata Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo kemarin (2/6).

Diprediksi Lolos karena Sudah Dibahas di Setgab
Langkah Darmin Nasution menuju kursi gubernur Bank Indonesia (BI) bakal tak terbendung. Sebab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya mengajukan calon tunggal sehingga Darmin tidak punya pesaing untuk menduduki posisi puncak BI.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi mengatakan, surat dari Presiden SBY yang mengajukan nama Darmin dikirim ke DPR kemarin (2/6). ''Calonnya memang hanya satu, Pak Darmin,'' ujar Achsanul saat ditemui di Komisi XI DPR kemarin.

Upaya Misbakhun mempersoalkan penangkapan dan penahanan dirinya oleh penyidik Bareskrim Polri tidak membawa hasil. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan anggota DPR asal PKS tersebut.

Dalam putusannya, hakim tunggal Artha Theresia menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan atas Misbakhun sah berdasar hukum. ''(Penangkapan dan penahanan itu) telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasar bukti permulaan yang cukup,'' kata Artha saat pembacaan putusan kemarin (2/6).

Komjen Susno Duadji sepertinya merasa terpojok. Mantan Kabareskrim itu kembali mengancam mundur dari Polri jika tidak ada upaya-upaya mereformasi korps baju cokelat tersebut.

Ancaman itu disampaikan Susno melalui anggota tim pengacaranya, Husni Maderi, kemarin (2/6). ''Apabila Kapolri tidak menunjukkan inisiatif (untuk mereformasi) tersebut, Komjen Susno Duadji akan mengundurkan diri sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia,'' tegas Husni menirukan pernyataan Susno.

Dibagi untuk Aparat Hukum

Pengusutan kasus mafia pajak mengungkap fakta baru. Tim independen bentukan Kapolri mengungkapkan di depan anggota Panja Penegakan Hukum DPR bahwa Gayus ternyata menyiapkan dana suap senilai total Rp 20 miliar.

Dana itu disiapkan untuk empat pihak, yakni pengacara, jaksa, hakim, dan polisi. Masing-masing senilai Rp 5 miliar. Pengakuan Gayus itu diperoleh tim dari data Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang lebih dulu mewawancarai mantan PNS Ditjen Pajak Kemenkeu itu.

Dana Aspirasi Rp 15 Miliar untuk Partai Rawan
Fraksi Partai Golkar tetap berusaha agar usulan tentang dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk pembangunan di daerah pemilihannya dapat disetujui. Apalagi, sampai kini tak ada partai politik di DPR yang menolak usulan dana aspirasi itu.

Padahal, pemerintah mengingatkan, ada sejumlah potensi masalah dalam usulan itu.

Banyaknya pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipertanyakan rekam jejaknya mengusik keprihatinan Forum Rektor Indonesia. Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid, Rabu (2/6), mengatakan, pihaknya akan membawa calon dari kampus yang sudah teruji di beberapa lembaga.

”Saya akan ajak rektorat untuk menstimulus dan mendorong teman-teman dari kampus untuk memunculkan diri,” ujar Edy. Ia mengakui, kebanyakan orang kampus yang benar-benar amanah sungkan untuk mendaftar. Harus ada orang yang meyakinkan mereka untuk mencoba.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra menyarankan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini untuk meyakinkan bahwa perlindungan terhadap Susno Duadji memang penting dilakukan.

Proteksi kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu, kata Saldi, Rabu (2/6) di Jakarta, harus dimaknai agar tidak kontraproduktif dengan suara awal saat Susno mulai membongkar beberapa kasus yang melibatkan jenderal Polri.

Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Koalisi Antikorupsi Pendidikan menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan langsung atau block grant rintisan sekolah bertaraf internasional tahun 2007 sebesar Rp 500 juta. Indikasi korupsi berupa penggelembungan pengeluaran dan kuitansi fiktif yang merugikan negara.

Press Release KAKP