Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra menyarankan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini untuk meyakinkan bahwa perlindungan terhadap Susno Duadji memang penting dilakukan.

Proteksi kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri itu, kata Saldi, Rabu (2/6) di Jakarta, harus dimaknai agar tidak kontraproduktif dengan suara awal saat Susno mulai membongkar beberapa kasus yang melibatkan jenderal Polri.

Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Koalisi Antikorupsi Pendidikan menemukan indikasi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan langsung atau block grant rintisan sekolah bertaraf internasional tahun 2007 sebesar Rp 500 juta. Indikasi korupsi berupa penggelembungan pengeluaran dan kuitansi fiktif yang merugikan negara.

Press Release KAKP

Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi akan berdiskusi dengan Komisi III DPR terkait dengan masa jabatan ketua KPK yang baru. ”Percuma kalau tidak empat tahun,” kata anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK, Ahmad Syafi’i Ma’arif, di Jakarta, Selasa (1/6).

Menurut Syafi’i, KPK bisa dikatakan ”mengalami kecelakaan” berkaitan dengan kasus yang menimpa ketuanya, Antasari Azhar. Hal itu masih ditambah kasus Bibit dan Chandra. Menurut Syafi’i, alasan itulah yang membuat panitia seleksi (pansel) ingin agar masa jabatan ketua yang baru itu empat tahun.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menolak permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengevakuasi mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji ke rumah perlindungan.

”Kesepakatannya sesuai aturan masing-masing. Pak Susno masih diperlukan polisi untuk penyidikan. Tak mungkinlah dikasih. Nanti tambah repot. Jadi, permintaan tak dikabulkan,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Marwoto Soeto di Jakarta, Selasa (1/6).

Proses seleksi calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tak urung mengundang perhatian publik karena banyak pihak menilai bahwa sekarang ini langkah pemberantasan korupsi berada di persimpangan jalan.

Dilemanya adalah jika tidak ditetapkan ketua KPK yang baru, sementara Undang-Undang (UU) KPK mengatur bahwa sifat kepemimpinan di KPK adalah kolektif-kolegial, dikhawatirkan kebijakan-kebijakan KPK bisa dipersoalkan dari segi tidak lengkap atau tidak utuhnya jumlah pimpinan KPK.

Pertama dalam lima tahun terakhir, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) akhirnya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP/qualified opinion). Mulai 2004 hingga 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus memberikan opini disclaimer.

''Pemerintah telah banyak melaksanakan rekomendasi BPK,'' ujar Ketua BPK Hadi Poernomo di depan sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (1/6).

Kesepakatan panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyebutkan masa jabatan pimpinan KPK empat tahun menuai kritik. Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai kesepakatan itu melanggar amanat Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Langkah Raja Bonaran Situmeang dalam membela Anggodo Widjojo yang terseret kasus percobaan penyuapan dan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK harus terhenti. Majelis hakim menolak salah satu poin dalam nota keberatan (eksepsi) Anggodo yang menyatakan bahwa Bonaran tidak bisa menjadi saksi karena berposisi sebagai kuasa hukum terdakwa.

Susno Tetap Ditahan di Rutan Mako Brimob
Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memindahkan Komjen Pol Susno Duadji ke tempat yang lebih aman serta nyaman benar-benar buntu. Mabes Polri bersikukuh mantan Kabareskrim yang kini menjadi tersangka sejumlah kasus tersebut akan tetap ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok.