Rasanya sulit, kalau tidak dapat dikatakan tidak mungkin, mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat hukum manakala aparatur penegak hukumnya sendiri tidak berlaku tertib dan taat hukum. Sebab, sesuai dengan petuah orang-orang bijak, sapu yang kotor tidak bisa membuat lantai bersih. Kepolisian Republik Indonesia adalah bagian dari aparatur penegak hukum, malah merupakan lini terdepan dari sistem penegakan hukum di Tanah Air.
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad diseret-seret dalam kasus korupsi pergeseran anggaran Kabupaten Bone Bolango. Ismet Mile, mantan Bupati Bone Bolango, yang ditahan jaksa, kemarin meminta agar Fadel diperiksa dalam dugaan korupsi sekitar Rp 19,5 miliar itu.
Kuasa hukum Ismet, Firmansyah Stenly, mengatakan, saat menjabat Gubernur Gorontalo, Fadel mengeluarkan izin prinsip yang menyetujui bupati menunjuk langsung perusahaan rekanan dalam penanggulangan bencana. Karena surat itu, "Fadel mesti diperiksa," kata dia.
Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung batal memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum), Yusril Ihza Mahendra, kemarin.
Pelaksana tugas Jaksa Agung, Darmono, mengatakan tak tertutup kemungkinan Kejaksaan akan menangkap Yusril karena mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu membatalkan dua pemeriksaan terakhir. Namun, di saat yang sama, Yusril memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan menghadiri sidang uji materi Undang-Undang Pengajuan Saksi Meringankan di Mahkamah Konstitusi.
Muhtadi Asnun, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyidangkan perkara Gayus Halomoan Tambunan, pernah meminta bekas pegawai pajak itu membelikannya Honda Jazz. Permintaan itu terungkap saat Asnun menjadi saksi di persidangan Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Penyidik bisa bertindak obyektif jika ada dukungan politik."
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menagih komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan kasus pajak tiga perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). "Dimensi politik kasus ini sangat mempengaruhi penyelesaiannya," kata Adnan kepada Tempo kemarin.
Penyidikan kasus pidana pajak Bumi Resources dilanjutkan.
Pengadilan Pajak memutuskan menolak gugatan PT Bumi Resources Tbk, salah satu anak perusahaan Grup Bakrie, terhadap Direktorat Jenderal Pajak mengenai keluarnya surat perintah penyidikan pajak mereka. Atas dasar putusan ini, Ditjen Pajak melanjutkan penyidikan terhadap kasus dugaan pidana pajak kelompok usaha Bakrie tersebut.
Hakim konstitusi Akil Mochtar meragukan obyektivitas Refly Harun sebagai ketua tim investigasi internal untuk menyelidiki dugaan adanya mafia kasus di tubuh Mahkamah Konstitusi. Selain sebagai pengamat, Refly terkadang juga berperan sebagai kuasa hukum pihak-pihak yang beperkara, termasuk perkara sengketa pemilu kepala daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat diminta lebih memprioritaskan fungsi legislasi mengingat masih rendahnya realisasi target Program Legislasi Nasional 2010. Selama sepuluh bulan, DPR baru menyelesaikan enam undang-undang prioritas.
Nunun Nurbaety, saksi kunci perkara suap berupa cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom, untuk ketiga kalinya mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejauh ini belum ada sikap dari KPK.
Rabu (3/11), Nunun dijadwalkan diperiksa sebagai saksi tersangka penerima cek perjalanan dari Fraksi Partai Golkar, Baharuddin Aritonang dan Hengky Baramuli. Namun, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun ini kembali tak memenuhi panggilan dengan alasan sakit.
Wakil Presiden Boediono, Rabu (3/11) di Jakarta, menyatakan, reformasi birokrasi diarahkan pada perbaikan pelayanan publik. Pemerintah akan menentukan indikator yang seharusnya dicapai pada setiap periode waktu.
”Sebenarnya hal ini juga terkait dengan keinginan menteri untuk merespons perkembangan terakhir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelayanan publik adalah sasaran akhir reformasi birokrasi. Ini langkah awal yang akan kita laksanakan,” ujar Wapres seusai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Kantor Wapres, Jakarta.
