| ICW

26 Oct

webmaster | 0 Comments

Kasus OTT UNJ: Dewan Pengawas Harus Periksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua KPK dan Deputi Penindakan KPK

Pada hari ini, Senin 26 Oktober 2020, Indonesia Corruption Watch melaporkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK dan Karyoto selaku Deputi Penindakan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku ke Dewan Pengawas. Adapun latar belakang pelaporan ini berkaitan dengan kasus OTT UNJ beberapa waktu lalu. Berdasarkan petikan putusan Apz (Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya.

24 Oct

admin | 0 Comments

Di Balik Layar Liputan Investigasi

Seorang jurnalis bukan saja dituntut untuk terampil mewawancarai dan menulis, tapi juga mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menghubungi narasumber. Bhekti merupakan anggota tim investigasi kolaboratif yang melibatkan organisasi masyarakat sipil dan jurnalis. Meskipun menjadi perempuan satu-satunya di dalam proyek investigasi ini, Bhekti merasa statusnya itu bukan hambatan. Apalagi, dalam liputan sehari-hari dia juga sudah terbiasa bekerja bersama rekan-rekan lelaki. Di Bojonegoro, Ririn Wedia juga menjadi satu-satunya jurnalis perempuan yang bertahan hingga akhir proses investigasi. Kala itu Ririn bersama sejumlah jurnalis dan organisasi masyarakat sipil menginvestigasi pembangunan Dander Water Park di Bojonegoro sejak 19 Juni 2019.

24 Oct

admin | 0 Comments

Kisah Kolaborasi Jurnalis dan Masyarakat Sipil di Yogyakarta

Bagaimana kolaborasi antara jurnalis dan masyarakat sipil di Yogyakarta dalam mengungkap indikasi penyelewengan pembangunan gedung relokasi PKL? Kolaborasi jurnalis dan masyarakat sipil ini menemukan bahwa pengadaan gedung relokasi itu menggunakan metode lelang cepat yang umumnya dipakai untuk proyek-proyek sederhana. Di sisi lain, tim kolaborasi juga menemukan dua dari tiga paket pembangunan dikuasai oleh orang yang sama sehingga ada dugaan monopoli.

23 Oct

webmaster | 0 Comments

Presiden Joko Widodo Harus Segera Memberhentikan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung

Pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020, Indonesia Corruption Watch mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal permintaan untuk memberhentikan ST Burhanudin dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Hal yang melatarbelakangi permintaan tersebut adalah performa Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan ST Burhanudin kerap menimbulkan persoalan, terutama terkait penanganan perkara buronan kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Joko S Tjandra, yang juga menyeret Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

https://www.flickr.com/photos/kreshnaaditya/15411373118/

22 Oct

egiyoga | 0 Comments

Satu Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Ma’aruf Amin: Konsolidasi Oligarki dan Lumpuhnya Pemberantasan Korupsi

Pemerintahan Joko Widodo – Ma’aruf Amin genap berusia 1 tahun pada 20 Oktober 2020. Periode tersebut semakin menegaskan karakteristik sebuah rezim yang anti demokrasi, sarat dengan praktik politisasi hukum, antipati terhadap pemberantasan korupsi yang tegas dan serius serta cenderung memberikan privileges kebijakan yang sangat besar terhadap pemilik modal besar.

22 Oct

kampanye | 0 Comments

Sesalkan Ketertutupan Pansel Ombudsman, Koalisi Masyarakat Sipil Dorong Pansel Umumkan Latar Belakang Calon dan Siarkan Proses Wawancara

Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melakukan pengawalan dalam proses seleksi calon anggota Ombudsman RI 2021 – 2026. Sebagaimana diketahui, proses seleksi calon anggota Ombudsman 2021 – 2026 akan memasuki tes kesehatan dan wawancara, setelah sebelumnya Panitia Seleksi (Pansel) meloloskan 22 (dua puluh dua) nama calon dari 71 (tujuh puluh satu) calon yang mengikuti tahapan profile assessment. Atas proses yang berjalan sejauh ini dan proses seleksi selanjutnya, terdapat 4 (empat) catatan dan rekomendasi dari koalisi MP3 kepada pansel.

19 Oct

kampanye | 0 Comments

Mengapa Program Prakerja Dikelola Secara Tertutup?

Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali bersidang melawan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) atas sengketa informasi terkait dokumen Program Prakerja. Sidang yang digelar hari ini, 19 Oktober 2020, merupakan sidang keempat dan terhitung sudah lebih dari 5 bulan ICW mengupayakan keterbukaan informasi atas program strategis pemerintah di tengah pandemi Covid-19 tersebut.

19 Oct

egiyoga | Comments

Para Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di Balik Omnibus Law

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja baru saja disahkan secara kilat meskipun di tengah situasi masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19. Pertanyaannya, “Bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan dan energi kotor di Indonesia terhubung dengan orang-orang lingkaran pembahasan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja?” dan “Bagaimana konflik kepentingan dan/atau keuntungan mereka di Omnibus Law?”

19 Oct

egiyoga | 0 Comments

Catatan ICW Atas Pengesahan UU Cipta Kerja

Senin (05/10/20) RUU Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI. Serupa dengan produk-produk hukum sebelumnya yang telah lebih dahulu disahkan, proses pembahasan hingga pengesahan dilakukan secara cepat dan tertutup. Lagi-lagi patut diduga terdapat kekuatan besar yang mendorong pengesahan RUU tersebut. Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi skenario sempurna oligarki untuk menimbun kekayaannya.

17 Oct

kampanye | 0 Comments

Politik Gelang Karet Pemberantasan Korupsi dalam UU Cipta Kerja

Pemerintah dalam salah satu argumentasinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi, terutama pada aspek yang berkaitan dengan penyederhanaan prosedur perizinan usaha. Lebih lanjut, Pemerintah mengatakan bahwa selama ini izin usaha berbelit-belit, sangat panjang prosedurnya, dan penuh dengan praktek pungutan liar dan setoran ilegal. Dengan mengatur prosedur secara lebih sederhana, diharapkan berbagai titik rawan pungutan liar dan setoran ilegal untuk mempercepat keluarnya izin dapat dihilangkan.

INDONESIA CORRUPTION WATCH

IKUTI KAMI

DOKUMEN

ICW tidak membuka cabang di daerah. Kami bekerja bersama Jaringan Anti-Korupsi nasional.