Rencana pengadaan alat bantu kerja berupa komputer tablet iPad bagi setiap anggota DPRD Jember mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Pengadaan komputer tablet berlayar sentuh bagi semua anggota DPRD yang jumlahnya 50 orang dinilai sangat berlebihan.

Terlebih, DPRD Jember sebelumnya juga disoroti karena sikap mereka yang sempat hendak memboikot paripurna dan rapat untuk pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akhir tahun lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (19/4), memeriksa anggota DPR dari Partai Demokrat, Amrun Daulay, tersangka dalam kasus korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial. Amrun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Yusrizal.

”Ia diperiksa sebagai saksi, tetapi saat ini statusnya sudah tersangka,” kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, saat dikonfirmasi.

Kompas/Riza Fathoni
Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamuddin, terdakwa kasus korupsi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB-BPHTB) Bengkulu periode 2006-2007 dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/4). Agusrin M Najamuddin dituntut 4 tahun 6 bulan penjara serta ganti rugi Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Pemerintah daerah semestinya mengumumkan informasi penyelenggaraan pemda kepada publik setiap tahun. Namun, hampir semua daerah tidak membuat dan memublikasikan laporan kepada masyarakat.

”IPPD (informasi penyelenggaraan pemerintah daerah) adalah bagian dari konsep transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (pemda) kepada publik. Semestinya dipublikasikan di media massa dan ditempel di tempat- tempat umum,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan di Jakarta, Selasa (19/4).

Triliunan rupiah dana otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat belum dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Program pembangunan yang disusun tidak tepat sasaran, dan malah melemahkan pemberdayaan masyarakatnya.

Para pejabat negara perlu terus mawas diri. Berbagai kritik atas kinerja pemerintah yang belum maksimal selama ini hendaknya dijadikan bahan untuk memperbaiki diri demi meningkatkan kinerja yang memihak masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (18/4). Bangsa Indonesia saat ini mengalami proses transisi demokrasi, semua proses politik berjalan secara terbuka dan kontrol masyarakat kian kuat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan aspirasinya. Dengan caranya sendiri, sebenarnya rakyat mengawasi kerja wakilnya itu di parlemen. Dengan demikian, rakyat juga mengetahui jika anggota DPR kemudian acap kali mengabaikan kepentingan publik yang semestinya diperjuangkan. Bahkan, seharusnya rakyat dapat mencabut mandat wakil rakyat.

Pers memiliki peran penting dalam kampanye antikorupsi. Kekuatan pers untuk mendiseminasi isu telah dimanfaatkan secara efektif oleh lembaga antikorupsi Indonesia corruption Watch (ICW).

Kasus kejahatan perbankan yang belakangan terungkap seperti membuka borok pedalaman industri perbankan. Perkara pencurian duit nasabah tak ayal menjadikan bisnis yang bermodalkan kepercayaan masyarakat itu kian mengandung kegelapan. Pembobolan dana nasabah Citibank yang diduga dilakukan Malinda Dee, dengan kerugian awal sekitar Rp 17 miliar, disinyalir juga melanda bank yang lain.

Rencana pengadaan iPad untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menuai protes mahasiswa. Sebanyak 25 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMMI Kalimantan Selatan, Senin (18/4), di Banjarmasin, berunjuk rasa menolak rencana wakil rakyat yang dinilai tidak realistis itu.